Seluruh Lembaga Sekolah SMKN Di Kabupaten Tulungagung Diduga Melakukan Tindakan Pungli

TULUNGAGUNG – RI, Maraknya Pungutan Liar di Lembaga Pendidikan SMKN di Tulungagung Ketua Lembaga Swadaya Masyarkat LPK2HI akhirnya angkat bicara. Pasalnya Orang Tua Wali banyak yang resah sehingga mengadukan permasalah tersebut ke LSM LPK2HI.

Ketua LSM LPK2HI  (Sugeng Sutrisno) menegaskan, bahwasannya Pungutan Liar di lingkup pendidikan Kabupaten Tulungagung sudah tidak bisa ditolerir lagi, karena sudah membuat resah dan bingung Orang Tua Peserta Didik.

Ironisnya Lembaga Sekolah di Kabupaten Tulungagung dengan situasi Pandemi Covid-19 membangun fisik Gedung Sekolah dengan menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satunya SMKN I Boyolangu & SMKN 2 Boyolangu Kabupaten Tulungagung, tetap melakukan pungutan dan tidak mengindahkan intruksi Gubenur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa). Bahwasannya tidak dibenarkan bagi Lembaga Sekolah tingkat SLTA Negeri Se-Jawa Timur melakukan tarikan SPP terhadap Orang Tua Wali Peserta Didik.

Sugeng membeberkan, adanya Pungutan Liar dan tarikan SPP ini sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban baik lisan maupun tertulis, seakan-akan tutup mata dan melakukan pembiaran. Pada akhirnya yang terjadi hingga detik ini mayoritas Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri di Tulungagung melakukan Pungutan Liar dengan dalih peningkatan mutu Sekolah.

“Mustinya Dana Bos dan BPOPP merupakan hak Siswa-siswi, kenyataannya dana tersebut malah disalahgunakan untuk membangun Gedung Sekolah. Padahal sudah dapat bantuan bangunan Gedung dari Dana Anggaran Center Of Exelence (COE ) dan dana Program Indonesia Pintar (PIP).  Lagi pula kan selama pandemi Covid-19 ini, proses belajar mengajar lewat daring. Dana-dana bantuan bagi Siswa dikemanakan,” ucap Sugeng dengan nada kesal.

“Kami juga punya beberapa bukti pembayaran dari beberapa SMKN dan bukti pembayarannya. Ini sebagai tanda bukti  pengaduan dari mayoritas Orang Tua Wali. Kami akan mengawal permasalahan ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila saya pandang perlu, bisa jadi penyalahgunaan wewenang para Kepala Sekolah di Tulungagung, saya laporkan ke Cyber Pungli Pusat. Sehingga nantinya rakyat benar-benar bisa menikmati program Sekolah sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Jatim dengan biaya murah. Sudah jelas lagi pula kita mengacu pada Surat Edaran Permendikbud No. 75 tahun 2016 terkait Sumbangan, Bantuan, atau Pungutan. Sumbangan diperbolehkan namun tidak dipatok nominal dan batas waktu,” pungkas Sugeng Sutrisno.

(Bersambung..) TIM REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *