Rapid Test Bayar Rp.399 700, Ketua Fraksi Golkar Menilai “Itu Lukai Rakyat”

PEMALANG – RI, Persoalan wabah pandemi Covid – 19 semakin lama semakin sulit dibendung.

Beberapa dampak satu persatu mulai bermunculan, banyaknya manusia yang terpapar kena virus itu.

Baca Juga

Dikunjungi Sandiaga, Kapolri Bahas Penguatan 5 Destinasi Super Prioritas

24 Feb 2021

Akibatnya anggaran yang sudah dipersiapkan untuk jalanya beberapa titik pembangunan juga ikut terlibas demi untuk penanggulangan dan pencegahannya.

Bayangkan saja, untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid – 19, Pemkab Pemalang telah menyediakan anggaran pergeseran APBD mencapai 64 Milyar.

Selain itu, krisis perekonomian serta sosial juga bertambah sulit. Tapi sayangnya, meski anggaran sudah sangat fantastis, namun kebijakan yang di keluarkan oleh PemKab terkesan masih berbau “bisnis”.

Baca Juga

Kapolres Pasuruan Menghadiri Vaksinasi Massal Bersama PWI Pasuruan Di Kecamatan Puspo

16 Nov 2021

Bayangkan, dengan di bukanya rapid test mandiri dari RSU Ashari Pemalang yang berbunyi, mulai tanggal 18 Mei 2020. Laboraturium RSU dr. M. Ashari melayani pemeriksaan rapid covid-19 dengan harga Rp.399 700.

PemKab Pemalang dinilai sudah tidak mementingkan Rakyat yang berpenghasilan pas-pasan. Hal itu di karenakan, rapid test mandiri di mungkinkan untuk kalangan menengah ke atas.

“Lalu anggaran sebanyak itu di kemanakan…?” Ketua Fraksi Golkar DPRD Pemalang melalui Wa nya, Sabtu 30 Mei 2020 mengatakan, “jika persoalan dalam situasi seperti ini. Dimana semua sendi kehidupan terganggu,terutama perekonomian. Maka mestinya hal itu jangan di lakukan munculnya harga harga itu,” kata Uut.

Meskipun Negara telah melakukan rapid test secara gratis di berbagai titik ( tempat ) dimana konsentrasi secara massa ada di sana, Masjid, Mall, Pasar, Swalayan serta tempat-tempat lain. “Itu memang harus kita akui masih banyak masyarakat yang mampu,” katanya.

“Tapi tentang iklan layanan yang sudah tersebar di berbagai penjuru itu, sangat melukai kondisi rakyat saat ini,” terang Uut.

Ditambahkan, “hal yang sangat kontradiktif adalah kenapa para Anggota DPRD dan beberapa ASN bisa bebas biaya,” terang Uut.

Sementara di layanan Negara untuk masyarakat, justru malah Rakyat yang terbebani. “Ini kan lucu,” katanya sambil menambahkan, “mungkin itu sudah tercetak dengan design yang begitu artistik.” (Was)