Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Gelar Deklarasi Damai Pilkada Serentak Tahun 2024

MOJOKERTO, RI. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Mojokerto adakan rapat koordinasi Stakeholder dan Deklarasi Damai Tahun 2024, acara tersebut di gelar di Aston Hotel Mojokerto, Senin (23/9/24) siang.

Acara tersebut diikuti semua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Pimpinan Partai Politik, Kapolres, Kodim, Kejaksaan, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah kabupaten Mojokerto

Dalam hal ini, ketua Bawaslu kabupaten Mojokerto ” Dody Faizal” menyampaikan, deklarasi ini merupakan sarana untuk menyatukan dan menegaskan komitmen bersama dalam menggelar Pemilu Serentak 2024 secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Ini merupakan tanggung jawab kita bersama berbeda pilihan tidak apa-apa, yang terpenting adalah menjaga kerukunan dan persatuan di antara kita,” ucapnya.

Untuk itu, ketua Bawaslu kabupaten Mojokerto meminta kepada semua pihak turut ikut serta dalam tahapan pengawasan dalam pilkada kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Mari kita awasi dalam kenetralitasan ASN, TNI-POLRI, dan penggunaan fasilitas pemerintah yang harus diawasi bersama, agar tercipta Pilkada kabupaten Mojokerto yang kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah kabupaten Mojokerto, ” Drs Teguh Gunarko, M.S.i,” mewakili pemerintah kabupaten Mojokerto menyampaikan, pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, perlu kekuatan dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pihak pendukung lainnya. Yakni jajaran kepolisian sebagai elemen utama dalam pengamanan yang di dukung penuh oleh Kodim 0815 dan Satpol PP.

Tambahnya, kita semua yang hadir disini sepakat, bahwa Pilkada damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari semua elemen yang terlibat di dalamnya” ujarnya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ada 3 indikator, berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi dan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Disampaikan pula, partisipasi politik masyarakat kabupaten Mojokerto lebih tinggi dari Nasional dan propinsi Jawa Timur. Di pemilu 14 Februari 2024, kabupaten Mojokerto 90,11, Jatim 84, 50 dan Nasional 81,78, angka parsipasi ini harus berbanding lurus dengan kartu suara yang sah, sehingga masyarakat semakin pintar dalam berdemokrasi” pungkas sekda Kabupaten Mojokerto.(Bams)