MOJOKERTO, RI. Dengan bertajuk Potret satu dekade perjalanan membangun Indonesia sehat dan menjaga keberlangsungan program JKN pada pemerintahan Baru, BPJS Kesehatan adakan Media Workshop acara tersebut dilaksanakan di Jakarta, Rabu (25/9/2024) pagi.
Dalam hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan ” Gufron Mukti ” menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Disampaikan pula, per 1 September lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN, capain ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dalam satu dekade.
” Ghufron Mukti ” juga menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas rujukan tingkat lanjut (FKRTL), yang tak lepas memperluas layanan di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat, tertama daerah tertinggal, terdepan dan tertular.
Pada tahun 2014 tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun dan pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari.
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, jelaskan pula melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas lebih optimal serta kerjasama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN, ujar Gufron.
Sementara itu, ” Hasan Nasbin ” kepala kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan, capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun, sedangkan program JKN menyambut pemerintahan baru akan tetap menjadi prioritas.
Tambahnya, Kesehatan adalah hak setiap warga negara dan pastinya pemerintahan baru nantinya akan berkomitmen meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara, ucapnya.
Disisi lain, wakil ketua umum komisi IX DPR RI ” Emanuel Melkiades Lena “; menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak berperan pada sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari tranformasi bangsa.
” Nunung Nuryartono ” ketua dewan Jaminan Sosial menekankan pentingnya untuk memastikan berkelanjutan dan sustainabili Program JKN, ini hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam menjaga pengelolahan Program JKN, penguatan tata kelola peogram JKN diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, menjaga efektivitas program, kata Nunung.
Diungkapkan pula oleh Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, ” Timbul Siregar ” kami mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder, bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi, keaktifan peserta dan kesinambungan iuran.
Melalui Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, dengan dukungan Kementrian atau lembaga, BPJS Kesehatan bertekat untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera dibawah pemerintahan yang baru, tutupnya.(Bams)
Tidak ada komentar