DKP JATIM BERSAMA SHRIMP CLUB INDONESIA (SCI) BAHAS POTENSI PERIKANANAN WILAYAH PESISIR

Surabaya – RI DKP Jatim bersama Shrimp Club Indonesia (SCI) melaksanakan Audensi pada (17/7/2023) di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
Audiensi ini di Latar belakangi dengan Potensi Wilayah Pesisir dengan Panjang Pantai 170 Km dengan Kondisi perairan yang baik sehingga potensi bidang perikanan yang sangat luas.

Kesesuaian pemanfaatan lahan pesisir. Maraknya pebangunan tambak udang di sepanjang wilayah pesisir yang belum memenuhi kaidah Budidaya yang Baik. Serta pengelolaan Laahan pesisir secara terpadu antar sektor, pemerintah, dan disiplin ilmu.
Peserta Audiensi di hadiri oleh :
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
BPTD Kelas II Jawa Timur
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
Dinas Perikanan Kabupaten Jember
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
ATR/BPN Kabupaten Jember
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember,
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
SCI (Shrimp Club Indonesia).

Dalam audiensi ini membahas tujuan pemetakan lahan pesisir yakni untuk Untuk
Menata ruang sesuai Perundang undangan yang berlaku.
Menjaga ekosistem pesisir berwawasan lingkungan dan Penertiban Perizinan.
Mengurangi kerusakan lingkungan dampak dari limbah, tambak dan Mengembalikan fungsi ekosistem pesisir sebagai kawasan konservasi. Pengembangan kawaan perekonomian yang tertata dan maju sehingga perlu PERDA Penataan Kawasan.
Pengelolaan wilayah pesisir yang tidak memenuhi kaidah akan mengakibatkan berbagai ancaman. Mulai dari sedimentasi karena aktifitas pertanian, Abrasi yang di akibatkan aktifitas pemukiman. Banjir rob air, pasang, air laut yang menggenangi daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut, dan degradasi keaneka ragam Hayati.
Sebagai Upaya pencegahan ancaman di wilayah pesisir maka di bentuk Tim penataan kawasan pesisir dan sempadan Pantai untuk monitoring, mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap Masyarakat. Pembentukan tim tersebut guna mendukung Pengembangan wilayah pesisir dimana pengembangan Kawasan Wilayah (PKW) ditetapkan dengan kriteria, yaitu kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Dalam pengembangan perlu adanya pemetakan wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal, salah satunya Sektor Perikanan.
Salah satu strategi penataan ruang wilayah Pengelolaan Kawasan Pesisir dengan strategi meliputi :

• Mengembangkan kawasan minapolitan;
• Menjaga kelestarian ekosistem Kawasan pesisir;
• Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
• Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
• Konservasi wilayah pesisir
  Untuk selanjutnya para pelaku usaha diharapkan untuk selalu menerpakan kaidah dalam pengelolaan pengembangan pesisir dan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten setempat ( tim).