DPRD Kabupaten Blitar Menggelar Paripurna Dengan Lima Agenda Pembahasan Dewan Sarankan Eksekutif Gunakan Anggaran Skla Prioritas

BLITAR – RI, DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna, Kamis (30/07/2020) di Gedung DPRD Jalan Kota Baru No 10 Kanigoro Blitar. Ada lima agenda yang disampaikan dalam Parpurna itu, lima agenda diantaranya:

1. Penyampian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019.

2. Penyampaian Tanggapan Akir Rraksi terhadap pertnggungjawaban APBD tahun anggaran tahun 2019.

3. Persetujuan hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban LKPJ Bupati Blitar penggunaan anggaran tahun 2019.

4. Penyampaian Bupati terhadap rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2021.

5. Penyampian Bupati terhadap rancangan KUPA-PPAS-P tahun anggaran 2020. Rapat dilaksanakan tetap dengan protokol kesehatan serta beberapa OPD mengikuti melalui Video Zoom di Kantor masing-masing.

Suwito Selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan, bahwasannya dalam Paripurna tersebut membahas tentang pentanggungjawaban anggaran, penggunaan anggaran dan perubahan anggaran. Termasuk laporan Bupati terhadap Ranperda KUPA-PPAS-P tahun anggaran 2020. DPRD merekomendasikan penggunaan anggaran dalam waktu dua belas bulan melalui beberapa Tri Wulan.

“Kami Legislatif berharap agar Eksekutif gunakan anggaran dengan skala prioritas,” paparnya. Suwito menambahkan pada hasil Rapat Banggar yang kita laksanakan kemarin terdapat ketimpangan atau catatan-catatan Audit BPK, ada yang harus mengembalikan dana dan ada juga yang harus kita perbaiki regulasinya,” jelas Suwito.

Bupati Blitar, Drs H. Rijanto, M,M menyampaikan pada Rapat Paripurna tadi dijelaskan oleh Pandangan Akir Fraksi juga laporan LKPJ Bupati, banyak saran dan masukan dari Legislatif.

Tentu Pemerintah akan segera membenahi regulasi yang kurang tepat agar kedepan jauh lebih baik dan tidak terulang lagi. Pemerintah sangat mengapresiasi saran dan masukannya karena Legislatif adalah Mitra Eksekutif dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan yang ada di Kabupaten Blitar yang kita cintai,” jelas H. Rijanto.

Menanggapi saran Dewan tentang UMKM, Pemerintah selama ini mengedepankan UMKM dengan berbagai terobosan kita lakukan agar ekonomi kerakyatan berjalan normal. Misalnya Program Bansos kita juga bekerjasama dengan UMKM, termasuk barang yang kita bagikan kemasyarakat ambil langsung dari Petani dan Badan Usaha yang memang bergelut di bidang itu.

“Terobosan semacam ini juga ikut didalam penanganan Covid-19,” tegasnya.

“Kami sangat menyadari akan keterbatasan dalam melaksanakan tugas, akan tetapi akan kami tingkatkan terus dan setelah Rapat ini kita menunggu Rapat tahapan berikutnya,” pungkasnya. (kam)