Dua Janda Paru Baya Tak Tersentuh Bantuan Apapun Dari Pemdes Kalimo’ok

SUMENEP – RI, Dari hasil investigasi beberapa Media dan LSM menemukan dua orang janda paruh baya yang tidak pernah dapat bantuan dari Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Kamis 31 Maret 2022.

Janda tersebut atas nama Dasima Dusun Temor Lorong RT 05/RW 2 dan Suninda Dusun Temor Lorong RT 5/RT 2 Desa Kalimo’ok kedua Janda tersebut tidak dapat bantuan sama sekali baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Pusat, sedangkan Presiden Jokowi mengupayakan supaya bantuan terelisasi dengan baik dan tepat sasaran yang semestinya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Namun yang terjadi di lapangan sebaliknya, orang-orang dekat para Penguasa Desa dan pendukungnya justru yang mendapatkan, sehingga apa yang sudah diprogramkan Pemerintah Pusat supaya masyarakat kurang mampu dapat merasakan bantuan tersebut tidak berjalan semestinya. Program Pemerintah semestinya bukan disalah gunakan hanya untuk kepentingan Kelompok dan golongan tertentu yang harus di dahulukan, tetapi masyarakat miskin karena dampak dari Covid-19, perpanjangan PPKM sebab dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kurang mampu sehingga pemerintah memprogramkan 40 persen dari pagu yang diterima desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Saat dikonfirmasi Awak Media, kedua Janda tersebut menuturkan bahwa dirinya tidak pernah mendapat bantuan sama sekali, “kami cuma dapat melihat para Tetangga memegang kartu bantuan dilingkungan, yang kami lihat orang-orang yang mampu dibandingkan dengan kami,” ucapnya.

“Sedangkan kami dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan menunggu suruhan para Tetangga seperti membersihkan Kebun atau Ladang Tetangga, jadi Kuli Bangunan itupun tidak mesti setiap hari bekerja. Apa lagi kondisi rumah yang ditempatinya tidak layak dihuni karena bila musim hujan pasti kebocoran,” lanjutnya.

Saat disinggung apa pernah didata oleh RT-nya, “pernah tapi sampai saat ini tidak masuk data bantuan apapun dari Desa,” jawabnya.

Ini sungguh ironis sementara bila kita lihat yang mendapat bantuan kebanyakan merupakan masyarakat yang masih kuat dan mampu bekerja. Sampai kapan semua jenis bantuan tepat sasaran bila pendataan tersebut hanya milik Keluarga RT dan Keluarga Dekat para pendukung Kadesnya.

Hal ini tidak bisa dibiarkan tentunya perlu evaluasi kembali data yang di berikan oleh para Ketua RT atau Kepala Dusun yang seakan tidak punya rasa peduli kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sementara Sekdes dan Ketua  BPD saat dikonfirmasi Awak Media di Balai Desa terkait temuan mengatakan bahwa, “semua pendataan kami serahkan pada semua Ketua RT dan hasil data tersebut kami melalui Musyawarah Desa (Musdes). Apabila memang menemukan hal tersebut kami akan menanyakan kepada Ketua RT kenapa kok tidak terdata,” imbuhnya.

Ditambahkan Syafiudin Sekdes Desa Kalimo’o, “biar nanti kami koordinasikan sama Kades karena kami tidak punya hak karena yang punya kebijakan adalah Kepala Desa,” jelasnya. (M.one)