Ketua Sekber IPJT Pekalongan Raya Angkat Bicara Terkait PPKM Darurat

PEKALONGAN – RI, Terkait Perpanjangan waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga akhir bulan Juli mendatang mendapat tanggapan serius dari Ketua Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (Sekber IPJT) Pekalongan Raya, Ali Rosidin.

Dalam kenyataanya PPKM Darurat menimbulkan permasalahan baru di masyarakat terutama menurunnya sektor ekonomi masyarakat dan beberapa sektor lainnya yang nyaris “lumpuh”.

Sehingga Sekber IPJT Pekalongan Raya mengeluarkan surat pernyatan sikap yang isinya antara lain.

1. Mendesak Pemerintah benar-benar menjalankan amanah UU Nomor 6 Tahun 2018, terutama mengenai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjalani PPKM Darurat, tanpa diskriminasi;

2. Mengevaluasi total Manajemen Penyaluran Bansos dan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat yang usaha/bisnis atau pendapatannya terganggu akibat pelaksanaan PPKM Darurat, agar tidak terjadi komplikasi ekonomi dan sosial yang semakin parah;

3. Mendesak Pemerintah memberikan perlindungan kepada Usaha Ultra Mikro, Mikro, dan kecil, yang terdampak langsung dari PPKM Darurat, seperti pedagang keliling harian atau Pedagang Kaki Lima (PKL);

4. Mendesak Aparatur di lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis dalam penegakan PPKM Darurat serta menghindari segala bentuk represivitas;

5. Meminta para Pejabat Pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan pengendalian pandemi Covid-19 dengan memberikan teladan yang baik dan penuh empati, agar tidak terjadi distrust kepada Pemerintah;

6. Menyerukan segenap masyarakat Indonesia yang memiliki kelapangan ekonomi membantu tetangga terdekat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh Covid-19.

“Semoga dengan pernyataan sikap ini akan diperhatikan Pemerintah dengan harapan masyarakat akan kembali memperoleh hak-haknya dalam memperoleh kesejahteraan,” terang Ali. (IFAN)