Pemkab Probolinggo Gelar FGD Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

PROBOLINGGO,RI-melalui Inspektorat mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Acara tersebut berlangsung di Majapahit Room Bale Hinggil, Probolinggo, dan dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.jumaat 8 /10 /

FGD dibuka secara resmi oleh Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Herman Hidayat. Dalam sambutannya, Herman menekankan pentingnya peran serta seluruh OPD dan kecamatan dalam memahami dan melaksanakan mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Di antaranya adalah Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Probolinggo, Adhy Catur Indra B., yang menyampaikan materi mengenai Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Adhy menjelaskan bahwa dengan adanya Perbup tersebut, diharapkan akan tercipta sistem pengelolaan pengaduan yang jelas dan terstruktur.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Probolinggo, Dody Kasman, memaparkan tentang saluran pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Diskominfo. Saluran ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan mereka terkait berbagai masalah yang ada di lingkungan pemerintah daerah.

Tidak kalah penting, Kusuma Hadi H. dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, terutama dalam konteks hukum. Penanganan yang tepat sesuai dengan aturan yang ada sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan.

Herman Hidayat dalam kesempatan tersebut menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam FGD. Salah satunya adalah pentingnya internalisasi rancangan Perbup kepada OPD dan kecamatan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan setiap instansi dapat memahami tugas dan perannya dalam menangani pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, Herman menekankan perlunya tindak lanjut yang jelas setelah adanya pengaduan. Setiap pengaduan harus dibuktikan dengan laporan yang dapat diinventarisasi oleh pengelola pengaduan, sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel.

Herman juga menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat tentang saluran pengaduan yang tepat sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar pengaduan yang disampaikan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan ranah pelayanan publik. Selain itu, kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga perlu ditingkatkan, agar penanganan pengaduan dapat berjalan lebih efektif dengan adanya pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi masing-masing.

“Kegiatan ini juga untuk menambah pengetahuan dan pemahaman OPD dan Kecamatan dalam menanggapi pengaduan masyarakat, agar nantinya lebih paham kriteria pengaduan yang berkadar pengawasan dan yang bukan berkadar pengawasan. Jadi, pihak OPD harus menindaklanjuti setiap pengaduan dengan cepat, tepat, tertib, dan bertanggung jawab,” jelas Herman.

FGD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo, sekaligus mendorong terciptanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Sebagai hasil akhirnya, setiap pengaduan yang diterima oleh pemerintah akan mendapat tanggapan yang sesuai, cepat, dan transparan, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan bersih.(suh)