Pemutakhiran Data Kemiskina Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, KBB Tahun 2024

KAB BANDUNG BARAT. RI. Berdasarkan UU No.13 Tahun 211 tentang fakir miskin, KEMENSOS 262/HUK/2022, tentang kriteria fakir miskin dan KEPMENSOS 73/HUK/2024, tentang tata cara prose usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahtraan sosial.

Pemerintah Desa Tanjungwangi melaksanakan Musduk Pemutakhiran Data Kemiskinan Tahun 2024 untuk Tahun 2025 yang berlangsung di Aula DesaTanjugwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/8/24).

Acara yang menghadirkan nara sumber dari Dinsos KBB, musduk dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, ketua RW/RT se-Desa Tanjungwangi, Kader dan tokoh masyarakat.

Kepala Desa Tanjungwangi Salimudin Spd.i, kepada “BANDUNGPOS ID” menyampsikan, tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan bahwa data peserta program Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) telah diverifikasi dan diidentifikasi dengan tepat sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Desa Tanjungwangi.

Semoga melalui musyawarah desa ini, tercapai kesepahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan program P3KE dengan tepat dan efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud secara berkelanjutan.

Selanjutnya Salimudin menjelaskan lebih rinci mengenai proses verifikasi dan identifikasi data peserta P3KE. Ia menyampaikan bahwa verifikasi merupakan langkah penting untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data calon penerima bantuan, tuturnya.

Proses verifikasi mencakup pengecekan ulang terhadap data penduduk, data kependudukan, data ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk menentukan kelayakan peserta. Selain itu, identifikasi juga menjadi tahap yang tidak kalah penting untuk mengenali kondisi riil dan kebutuhan dari masing-masing calon penerima bantuan.

kepala Desa menekankan bahwa ketelitian dan ketepatan dalam verifikasi dan identifikasi data harus menjadi prioritas utama, agar program P3KE dapat berjalan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh RT dan RW, tokoh masyarakat, serta instansi terkait sangat diperlukan dalam memastikan data yang diperoleh akurat dan akuntabel, pungkas Salimudin. (Iding)