Satgas TMMD Gandeng Dindukcapil Magetan Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik Dan Kependudukan

MAGETAN – RI, Program Non Fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Kodim 0804/Magetan salah satunya memberikan penyuluhan, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Magetan, Satgas TMMD menggelar sosialisasi pelayanan publik dan kependudukan, di Balai Desa Gonggang, Sabtu (19/06/2021).

Seperti disampaikan Serka Suhardi Anggota Satgas TMMD yang mendampingi kegiatan ini, Pemateri mendatangkan dari Dindukcapil Magetan, sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Menurut Andik Purnawirawan, S.Sos, MM.,  selaku Pemateri dari Dindukcapil Kabupaten Magetan, berkomitmen akan memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Pencatatan Sipil (Pencapil) kepada masyarakat. Ini terbukti dengan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) melalui program TMMD ke 111 Kodim 0804/Magetan.

“GISA mewajibkan seluruh warga masyarakat memiliki dokumen Administrasi Kependudukan secara lengkap di dalam Rumah Tangganya. Dokumen tersebut adalah Biodata, KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian bagi Keluarga yang telah meninggal dunia, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian dan Kartu Identitas Anak (KIA),” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, “dokumen-dokumen tersebut wajib dimiliki untuk keperluan Layanan Publik seperti pengurusan BPJS, SIM, Perbankan, Paspor dan keperluan untuk mencari Sekolah bahkan untuk keperluan dalam melamar pekerjaan,” imbuhnya.

Sementara Pasiter Kodim 0804/Magetan selaku Koordinator Lapangan TMMD ke 111 menyampaikan harapannya, “dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi sadar akan pentingnya Administrasi Kependudukan dan Prosedur Pengurusan Administrasi Kependudukan secara jelas,” pungkasnya. (Pendim 0804/bs/ebit)