Sinergitas Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi DTKS Bersama SDM PKH

JOMBANG – RI, Ratusan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH)  Kabupaten Jombang Tahun 2020 berkumpul di Gedung Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, pada Selasa (27/10/2020) dalam agenda Rapat Koordinasi PKH.

Bupati Jombang Hj. MUNDJIDAH WAHAB saat bertemu dengan 165 orang Pendamping PKH dari 302 Desa tersebut menekankan untuk ikut mengawal langsung hasil Verifikasi Validasi (Verval)  2020 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020.

Bupati juga berharap ada komunikasi yang baik antara Pendamping PKH dan Pemerintah Daerah. Pertemuan SDM PKH secara intensif perlu dilakukan. Petugas PKH sebagai Garda Terdepan dalam memberikan informasi siapa yang layak Pemerintah bantu diharapkan bekerja dengan serius, sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat yang memang benar- benar perlu dibantu dan tepat sasaran.

“SDM PKH telah bekerja cukup lama di Wilayah Desa kalian, untuk itu kalian diharapkan lebih tahu tentang kemiskinan di tempat tugasnya, siapa-siapa masyarakat miskin yang harus dibantu dalam pelayanan kesehatan juga ekonomi, SDM PKH harus dapat bersinergi bekerja dengan serius, obyektif penuh tanggung jawab. Jangan sampai masih ada masyarakat miskin yang melaporkan belum dapat bantuan apa-apa,” tandas Bupati Jombang Hj. MUNDJIDAH WAHAB.

Disampaikan Bupati bahwa  masih tersisa waktu satu bulan bagi SDM PKH untuk segera mensinergikan Verval DTKS. “Waktunya hanya satu bulan SDM PKH diharapkan dapat segera mensinergikan data, segera lakukan kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Bekerjalah untuk membantu kepentingan warga masyarakat  miskin di Jombang. Sehingga datanya benar-benar valid, tepat sasaran dan sesuai dengan Penerimanya,” pungkas Bupati Jombang.

Drs. MOCHAMAD SALEH MSi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada agenda yang juga dihadiri Sekdakab Jombang Dr. Akh JAZULI, Asisten Pemerintahan, Anwar, juga Korwil PKH Wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk serta seluruh SDM PKH Kabupaten Jombang tersebut menegaskan bahwa Rakor PKH tersebut guna Mensinergikan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020.

“Melalui Rakor PKH ini selain dalam rangka penanganan Fakir Miskin serta pelaksanaan implementasi 3 Menteri dalam percepatan DTKS, Sosialisasi mekanisme DTKS, juga mensinergikan dan menyamakan persepsi Verval 2020,” tuturnya. (SRI.S)