Gandeng Aparat Penegak Hukum Tagih Pajak

BELITUNG TIMUR, RI – BPKPD Kabupaten Beltim menargetkan Pendapatan Asli Daerah melalui PBB di tahun 2024 ini sebesar Rp4.169.102.690. Hingga Juni 2024 pendapatan PBB yang terealisasi baru mencapai Rp152.499.855 atau sekitar 3,66 persen dari target.
Minimnya realisasi pendapatan PBB ini lantaran Bidang Pendapatan sedang proses untuk cetak SPDT PBB. Ditargetkan penditribusian SPDT akan selesai minggu ke dua Agustus 2024 ini.

“Minggu depan sudah bisa didistribusikan ke desa-desa dan kolektor untuk disampaikan ke wajib pajak. Memang biasanya di September setiap tahunnya baru capaian realiasi PPB bisa terlihat,” jelas Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak, Ivan Triana seizin Kepala BPKPD Beltim, Kuspianto, Senin (5/8/24).

Meski begitu Ivan optimis target penerimaan PBB bisa tercapai. Apalagi di tahun ini melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah menyesuaikan tarif PBB P2, dari sebelumnya 0,05 persen menjadi 0,1 persen.

“Di Kabupaten Beltim itu bisa dikatakan PBB kita masih yang terendah. Untuk NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) saja masih ada yang di bawah Rp5 ribu per meter persegi. Sebagai perbandingan NJOP kita tertinggi hanya Rp400 ribu di daerah pasar Manggar,” jelas Ivan.

Selain melakukan penyesuaian tarif, BPKPD Beltim juga menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan PBB yang masih terutang. Penagihan ini dilakukan khusus untuk pendomplang pajak besar yang tidak membayar bertahun-tahun.

“Kita bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Beltim, Alhamdulillah tahun 2023 lalu kita berhasil menagih tiga wajib pajak dengan piutang yang dibayarkan sebesar Rp41 juta. Tahun ini kita lanjutkan lagi,” ungkap Ivan.

Ivan menyatakan dari seluruh wajib pajak, sekitar 80-an persen sudah taat membayar. Sisanya sekitar 20 persen membutuhkan usaha lebih agar mau membayar.

“Makanya selain dengan menggandeng aparat penegak hukum. Kita juga terus melakukan sosialiasi dan bekerjasama dengan aparatur desa, agar peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai,” ujar Ivan.(*/HADI).