Pendamping Tutup Mata Terkait Proyek Irigasi Desa Mungkung dan Mlorah

Radar Indonesia
13 Sep 2019 11:25
2 menit membaca

NGANJUK,RI – Saat ini desa Mungkung dan Mlorah mendapatkan proyek irigasi dari APBN (P3tgai)  anggaran yang digelontorkan senilai ratusan juta rupiah  ini diduga dikerjakan secara asal-asalan saat media ini ingin menemui ketua hippa desa Mungkung selalu tidak ada ditempat dengan alasan rapat luar kota, seharusnya ketua hippa harus selalu ditempat mengawasi kegiatan proyek tersebut. Sedangkan kepala desa sendiri menyerahkan sepenuhnya kegiatan tersebut kepada hippa desa.

Ketika menemui jalan buntu kami coba konfirmasi kepada pendamping melalui ponselnya pada saat itu pendamping ada di Surabaya juga enggan ditemui, semestinya proyek yang dikerjakan secara swakelola dan padat karya tunai ini menyerap tenaga kerja warga sekitar tapi disitu malah memakai  *MOLEN* dengan berbagai alasan karena program ini padat karya tunai, karena dengan memakai molen lebih mengirit tenaga kerja dan keuntungan akan lebih banyak, tampaknya juga dengan disengaja pendamping tidak memasang baner papan proyek agar tidak diketahui oleh umum dan harus transparan keterbukaan publik pendamping yang bernama Teguh Ariyanto yang sekaligus mendampingi dua desa yaitu Mlorah pun juga tidak memasang baner dan didesa Mlorah juga memakai molen.

Harus sewajibnya kalau setiap proyek harus memakai papan proyek agar bisa diketahui oleh umum, jadi kami bisa menyebut proyek siluman, jika dilihat proyek yang memakai alat molen pekerjanya cumak 5 sampai 9 orang, jadi mohon untuk pendamping harus memasang papan proyek karena saat ini juga banyak proyek turun ke desa yaitu Dana Desa jangan sampai proyek ini dimark up dan seharusnya pihak bbws sendiri segera turun kelapangan, karena disisi lain banyak pendamping yang sudah keluar dari tugasnya juga mengatur management hippa karena pendamping disitu hanyalah sebagai teknis saja media ini akan terus mengawal memantau program ini, karena banyak juga proyek swakelola ini diborong kerjakan oleh kepala desa dan hippa dan agar juga dipertimbangkan karena banyak juga perangkat desa yang merangkap menjadi ketua hippa dadakan karena mendapatkan program ini dan banyak juga kepala desa yang mengambil alih proyek ini. ( Team )

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HARI JADI KOTA PONTIANAK

CUKAI ROKOK ILEGAL

PEMILUKADA

HUT KORAN RADAR INDONESIA

DIGITAL RI EDISI 259

DIGITAL RI EDISI 258

DIGITAL RI EDISI 257

DIGITAL RI EDISI 256

DIGITAL RI EDISI 254

DIGITAL RI EDISI 255

x
x