Proyek Irigasi Way Kanan Milik Balai Besar Wilayah Sungai Umpu (BBWS/BWS.) Diduga Banyak Penyimpangan

WAY KANAN – RI, Proyek Peningkatan Irigasi Daerah Way Kanan yang berlokasi di Desa Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Lampung Waykanan, Propinsi Lampung, yang pengelolaanya dibawah pengawasan Balai Besar Wilayah Way Umpu, Tahun Anggaran 2020 terindikasi kuat banyak terjadi penyimpangan dalam hal Spec pengerjaan maupun Material yang digunakan dapat diduga tidak memenuhi Syarat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Proyek Peningkatan Daerah Irigasi Way Umpu, PT. Kencana Jaya, yang di Ketuai oleh Bapak Arman selaku Direktur PT. Kencana Jaya.

Ketika Rombongan Komcap Waykanan beserta Komda LP-KPK Provinsi yang di Pimpin Langsung Bapak Usup, selaku Ketua LP-KPK Komda dan Yopi Zulkarnain selaku Ketua LP-KPK Komcab Waykanan melakukan Kontrol Sosial ke Lokasi Proyek atas laporan dari warga masyarakat, Rombongan hanya diterima oleh Bapak Bintang (Humas), selaku Perwakilan Perusahaan Pelaksana Kontrak, Bintang hanya meminta Rombongan untuk mengisi Buku Tamu, ”Isi buku Tamu Mas, kalaupun ada keperluan atau urusan lainnya, nanti akan saya sampaikan pada Pimpinan Perusahaan, saya ini hanya bawahan,” ujarnya.

Sungguh sangat disayangkan dan patut diduga kuat, Proyek bernilai puluhan miliar tersebut telah terjadi penyimpangan yang terindikasikan adanya kerugian Negara dalam pelaksanaanya yang diduga dilakukan oleh Pelaksana Kontrak dan pihak-pihak yang Andil pada Proyek tersebut dengan maksud mencari keuntungan berlebih untuk memperkaya diri maupun Kelompok dengan cara merugikan keuangan Negara dan melawan Hukum.

Indikasi Awal kecurigaan adanya penyimpangan dapat terlihat dari, “tidak adanya papan informasi Proyek dari PT, Bangun Kencana terkait Proyek Irigasi tersebut, dan untuk lantai bawah tidak di kerjakan sama sekali. Yang seharusnya bagian lantai memakai Besi Ulir untuk Cor Lantai, Landasan seharusnya diberi Pasir atau serta tidak menggunakan Batu Splitz dalam pengecoran lantai dasar. Semua bagian lantai tidak ada sama sekali yang di kerjakan dan lebih parah lagi, Proyek ini terkesan asal jadi.

Tidak cukup sampai disitu, penyimpangan kambali terjadi pada pemasangan Cor Slup pada pemasangan Beton, Cor Slup sebagai pondasi penahan beban Beton tidak dilakukan penggalian yang patut diduga adanya pengurangan Volume kegiatan.

Kondisi ini semakin di perparah dengan tidak adanya Pagar pembatas pengaman pada Lokasi Posko Kegiatan dilapangan, hal ini tentunya sangat berbahaya bagi Anak-anak warga masyarakat sekitar Lokasi pekerjaan, berdasarkan fakta yang ada, diduga, pelaksana Kontrak pekerjaan telah melanggar dan mengabaikan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3).

Berdasarkan Temuan dan Fakta Lapangan yang ada, Tim LP-KPK Komda dan Tim LP-KPK Komcab Waykanan berharap kepada Aparat Penegak Hukum (Aph), Dinas terkait dan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerntah Kabupaten Waykanan, untuk segera melihat dan mengevaluasi Kegiatan tersebut.

Kepada Aparat Hukum Terkait, Polda Lampung, Polres Lampung Waykanan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Waykanan, agar dapat memanggil dan memeriksa seluruh pihak-pihak yang diduga terlibat didalam Proyek tersebut dan menindak tegas apabila terbukti telah terjadi adanya Unsur Korupsi dan terjadinya Kerugian Negara. (Yopi Z)