SUMENEP – RI, Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati berserta rombongan bisa merubah ke pulauan khususnya Kecamatan Kangayan mengengat Kecamatan Kangayan merupakan hasil pemekaran Kecamatan Arjasa pada tanggal 29 Juni 2004 yang lalu.
Kecamatan Kangayan berada di bagian timur Pulau Kangean, dan memiliki 9 Desa dengan luas wilayah 204,81 kilo meter persegi dengan jumlah penduduk 25.o81 jiwa.
“Sedangkan Kecamatan Kangayan memiliki banyak potensi dibidang pertanian,perikanan serta sektor parawisata, namun tentunya perlu dukungan serta sentuhan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan berbagai potensi tersebut.
“Dalam hal potensi tersebut diatas perlu dukungan infrastruktur jalan untuk prasarana dalam mendukung laju perekonomian,serta berperan sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kangayan.
Dalam acara siraturrahmi Bupati dan Wakil Bupati dan Forkopimda Tokoh Agama Tokoh masyarakat ASN dan Kepala Desa se-Kecamatan Kangayan di mulai pukul 08.15 WIB sampai selesai ditempatkan di Pendopo Kecamatan Kanganyan Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jum’at 3 Juni 2022.
“Camat Kangayan Moh. Anwar dalam acara siraturrahmi bersama Bupati dan Wakil Bupati meminta pertama dukungan infrastruktur jalan, akses telekomunikasi (jaringan seluler) dan sambungan penerangan listrik.
Bupati Sumenep Achmad Fausi, S.H., M.H., usai dalam acara tersebut dikonfirmasi Awak Media mengatakan, “bahwa walaupun acara ini dilaksanakan malam hari, tapi kami melihat antusiasnya masyarakat Kangayan ini cukup tinggi karena kemungkinan kita sudah 2 tahun tidak berkunjung dengan adanya Covid sehingga mengharapkan kunjungan kami,” imbuhnya.
Disinggung untuk mengurangi disparitas kepulauan Bupati langsung mengatakan tidak ada jalan lain mangkannya pembangunan jalan tidak boleh masif. “Saya sudah katakan dari awal porsi anggaran untuk Kecamatan Kangayan ada perhatian khusus kami sudah sampaikan ke Bapeda termasuk pimpinan UPT supaya disparitas ini cepat berkurang salah satunya bagaimana kita dorong kepekatan dengan Dermaga. Tentang Dermaga Kepres sudah tinggal kita dorong Pemerintah Propinsi, ini kan ranahya Propinsi sehingga kita ajukan dari Pemerintah Daerah ke Provinsi dan kita tndak lanjuti,” jelasnya.
Terkait ditanyasoal kemiskinan Bupati menjawab, “salah satunya memang harus bersinergi dan berkolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Desa tentunya perlu adanya pendataan yang benar-benar akurat. Mangkannya LTLH didata supaya nantinya tidak ada yang mendukung atau tidak mendukung pendataan tersebut bisa merata pada masyarakat, ini terkait dengan indikator di BPS misalnya kesehatan BPID supaya didata jangan sampai ada masyarakat yang kurang mampu tidak punya fasilitas kesehatan. Ini bahaya, iya kalau ada yang bantu kalau tidak kan kasihan,” tutupnya. (M.one/sgt)
Pos Terkait
HARI JADI KOTA PONTIANAK
CUKAI ROKOK ILEGAL
PEMILUKADA
HUT KORAN RADAR INDONESIA
DIGITAL RI EDISI 259
DIGITAL RI EDISI 258
DIGITAL RI EDISI 257
DIGITAL RI EDISI 256
DIGITAL RI EDISI 254
DIGITAL RI EDISI 255
Tidak ada komentar