Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib Tegaskan Tak Ada ASN atau P3K di Struktur PKB

PROBOLINGGO,RI- Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Abdul Mujib, S.Pd.I menegaskan bahwa jajaran pengurus PKB tetap berkomitmen menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam aktivitas politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mujib sebagai tanggapan atas berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebut adanya ASN atau P3K yang terlibat dalam kepengurusan partai politik. Ia memastikan bahwa PKB sangat memahami dan menghormati regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Menurutnya, sejak awal PKB selalu menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus agar mematuhi aturan yang ada, termasuk larangan bagi ASN dan P3K untuk terlibat aktif dalam struktur kepengurusan partai politik.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada ASN atau P3K di PKB. Kami sebagai pengurus PKB tetap menjunjung tinggi netralitas ASN maupun Pegawai P3K sebagaimana aturan yang berlaku,” ujar Abdul Mujib.

Ia menjelaskan bahwa seluruh struktur kepengurusan partai telah terdaftar secara resmi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui sistem tersebut, data pengurus partai dapat diakses dan diverifikasi secara transparan.

Karena itu, Abdul Mujib mempersilakan masyarakat maupun pihak-pihak yang meragukan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap data yang ada.

“Para pengurus sudah masuk di dalam Sipol KPU. Silakan dicek saja. Dari situ bisa diketahui dengan jelas siapa saja pengurus yang terdaftar. Jika memang ditemukan ada ASN atau P3K, kami siap mengambil langkah tegas dan mengeluarkan yang bersangkutan kapan saja,” tegasnya.

Menurutnya, sikap tegas tersebut merupakan bentuk komitmen PKB dalam menjaga integritas partai sekaligus menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh negara terkait netralitas aparatur pemerintahan.

Lebih lanjut, Abdul Mujib mengakui bahwa dalam dinamika politik, berbagai opini maupun isu yang berkembang seringkali muncul dengan berbagai tujuan, termasuk untuk menjatuhkan citra partai.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu fokus PKB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

“Kami sadar bahwa yang membuat opini untuk menjatuhkan PKB memang banyak. Tapi itu sudah biasa bagi kami dalam dunia politik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa PKB memilih untuk tetap bekerja dan menjalankan amanah rakyat daripada terjebak dalam polemik yang tidak produktif.

Bagi Abdul Mujib, kehadiran PKB di tengah masyarakat memiliki tujuan yang jelas, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami tetap jalan terus, karena kepentingan kami adalah kepentingan rakyat. Kami di DPRD ini hadir sebagai wakil rakyat yang membawa dan memperjuangkan suara konstituen kami,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, masyarakat dapat menilai secara objektif melalui kinerja dan komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Dengan komitmen tersebut, Abdul Mujib memastikan bahwa PKB akan terus menjaga integritas partai, mematuhi aturan yang berlaku, serta tetap fokus bekerja demi kepentingan masyarakat Kota Probolinggo.(suh)

Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib Tegaskan Tak Ada ASN atau P3K di Struktur PKB

Probolinggo,
Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Abdul Mujib, S.Pd.I menegaskan bahwa jajaran pengurus PKB tetap berkomitmen menjunjung tinggi aturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam aktivitas politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mujib sebagai tanggapan atas berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebut adanya ASN atau P3K yang terlibat dalam kepengurusan partai politik. Ia memastikan bahwa PKB sangat memahami dan menghormati regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

Menurutnya, sejak awal PKB selalu menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus agar mematuhi aturan yang ada, termasuk larangan bagi ASN dan P3K untuk terlibat aktif dalam struktur kepengurusan partai politik.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada ASN atau P3K di PKB. Kami sebagai pengurus PKB tetap menjunjung tinggi netralitas ASN maupun Pegawai P3K sebagaimana aturan yang berlaku,” ujar Abdul Mujib.

Ia menjelaskan bahwa seluruh struktur kepengurusan partai telah terdaftar secara resmi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui sistem tersebut, data pengurus partai dapat diakses dan diverifikasi secara transparan.

Karena itu, Abdul Mujib mempersilakan masyarakat maupun pihak-pihak yang meragukan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap data yang ada.

“Para pengurus sudah masuk di dalam Sipol KPU. Silakan dicek saja. Dari situ bisa diketahui dengan jelas siapa saja pengurus yang terdaftar. Jika memang ditemukan ada ASN atau P3K, kami siap mengambil langkah tegas dan mengeluarkan yang bersangkutan kapan saja,” tegasnya.

Menurutnya, sikap tegas tersebut merupakan bentuk komitmen PKB dalam menjaga integritas partai sekaligus menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh negara terkait netralitas aparatur pemerintahan.

Lebih lanjut, Abdul Mujib mengakui bahwa dalam dinamika politik, berbagai opini maupun isu yang berkembang seringkali muncul dengan berbagai tujuan, termasuk untuk menjatuhkan citra partai.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu fokus PKB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

“Kami sadar bahwa yang membuat opini untuk menjatuhkan PKB memang banyak. Tapi itu sudah biasa bagi kami dalam dunia politik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa PKB memilih untuk tetap bekerja dan menjalankan amanah rakyat daripada terjebak dalam polemik yang tidak produktif.

Bagi Abdul Mujib, kehadiran PKB di tengah masyarakat memiliki tujuan yang jelas, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami tetap jalan terus, karena kepentingan kami adalah kepentingan rakyat. Kami di DPRD ini hadir sebagai wakil rakyat yang membawa dan memperjuangkan suara konstituen kami,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurutnya, masyarakat dapat menilai secara objektif melalui kinerja dan komitmen para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Dengan komitmen tersebut, Abdul Mujib memastikan bahwa PKB akan terus menjaga integritas partai, mematuhi aturan yang berlaku, serta tetap fokus bekerja demi kepentingan masyarakat Kota Probolinggo.(suh)