RDP Komisi III DPRD Kota Probolinggo Bersama PUPR Bahas Percepatan Proyek Infrastruktur 2026

PROBOLINGGO,RI-Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), serta Inspektorat Kota Probolinggo guna membahas progres pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Probolinggo. Senin (29/06/2026).

Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menjelaskan bahwa RDP tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR sekaligus memberikan dukungan agar proses pengerjaannya dapat dipercepat.

“RDP ini artinya kita ingin menanyakan kepada dinas terkait tentang progres launching kegiatan infrastruktur yang ada di PUPR. Ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan ada pula yang masih dalam proses. Karena itu, Komisi III ingin memberikan support agar kegiatan-kegiatan tersebut bisa segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu,” ujar Muchlas.

Menurutnya, terdapat sejumlah proyek yang menjadi perhatian utama Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Di antaranya pembangunan dan rehabilitasi Gedung DPRD Kota Probolinggo, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, serta penataan Alun-Alun Kota Probolinggo yang merupakan proyek lanjutan dan memiliki fungsi publik yang sangat penting.

“Yang menjadi catatan dan prioritas perhatian kami adalah proyek yang ada di lingkungan DPRD, rumah dinas Wakil Wali Kota, dan Alun-Alun Kota Probolinggo. Ini merupakan fasilitas publik yang sangat urgen sehingga membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.

Selain itu, Muchlas juga menyoroti perkembangan proyek Sekolah Rakyat yang hingga saat ini masih belum dapat diluncurkan meskipun anggaran telah disiapkan. Menurutnya, terdapat sejumlah kendala administratif yang harus segera diselesaikan agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi perhatian bersama. Anggaran sudah disiapkan, namun sampai saat ini masih ada beberapa kendala, termasuk menunggu surat dari Kementerian ATR dan persoalan internal terkait aset maupun sewa sebelumnya. Kami menekankan agar persoalan tersebut segera diselesaikan sehingga program ini bisa segera direalisasikan,” jelasnya.

Muchlas juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian proyek-proyek strategis daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja secara parsial hanya berdasarkan tugas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan harus membangun komunikasi yang intensif antar instansi.

“Jangan sampai pemerintah hanya berpikir secara sektoral. Banyak proyek yang memiliki irisan dengan dinas lain, sehingga perlu rapat lintas sektor dan komunikasi yang intensif agar semua kendala dapat segera diselesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Gofur Effendy, ST., M.Si., menjelaskan salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas saluran drainase di kawasan Jalan Joglo. Menurutnya, saluran eksisting saat ini sudah tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi sehingga dilakukan peningkatan dimensi saluran.

“Kapasitas saluran eksisting di Jalan Joglo memang sudah kurang mampu menampung debit air ketika terjadi tambahan limpasan. Karena itu dilakukan peningkatan dimensi saluran dengan konstruksi yang lebih besar agar mampu mengurangi potensi genangan maupun banjir,” terang Gofur.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp4,8 miliar dan saat ini terus dikebut penyelesaiannya. Dinas PUPR berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan Komisi III DPRD Kota Probolinggo dalam forum RDP tersebut.

“Masukan dan perhatian dari DPRD tentu menjadi atensi kami. Semua saran yang disampaikan akan kami tindak lanjuti, termasuk memperkuat koordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan proyek-proyek strategis ini dapat berjalan lebih cepat dan sesuai target,” pungkasnya.

RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo berjalan efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(suh)