Jajaran Polsek Polres Ketapang Terus Pantau dan Awasi Penyaluran BBM di Setiap SPBU
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- visibility 75
- print Cetak
KETAPANG, RI – Dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi berjalan sesuai ketentuan, jajaran Polsek Polres Ketapang secara rutin melaksanakan pemantauan dan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah hukumnya masing-masing.
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan distribusi BBM, seperti pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama, penimbunan, maupun praktik-praktik lain yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengisian BBM, personel juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang berlaku.
Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR., mengatakan bahwa pengawasan penyaluran BBM merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah agar distribusi energi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Polsek untuk terus hadir di lapangan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas penyaluran BBM di setiap SPBU.
Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi BBM, menjaga ketersediaan pasokan, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melakukan pengisian bahan bakar,” ujar Kapolres.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pembelian BBM serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di wilayahnya.
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh jajaran Polsek, diharapkan penyaluran BBM di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang dapat berlangsung dengan tertib, lancar, transparan, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Mully /Juan//Radar Indonesian
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar