Banggar DPRD Kota Probolinggo Bahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Sejumlah Program Prioritas Jadi Sorotan

PROBOLINGGO,RI- Sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo bersama jajaran eksekutif, Senin (10/08/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo tersebut membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, mengatakan dalam pembahasan Banggar kali ini terdapat sejumlah materi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait program prioritas dan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah disampaikan sejumlah titik lokasi yang sebelumnya menjadi bahan pembahasan dan perlu dievaluasi untuk menentukan prioritas pembangunan maupun renovasi.

“Untuk Banggar hari ini kebetulan ada beberapa materi dari PUPR yang kemarin dijanjikan pada pertemuan hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ghofur dan sudah kita sampaikan kepada teman-teman Banggar, yaitu beberapa titik lokasi yang perlu menjadi evaluasi dalam rangka program prioritas pembangunan atau renovasi,” ujar Santi.

Selain sektor infrastruktur, persoalan data kesejahteraan masyarakat atau desil juga menjadi perhatian. Santi menyebut, persoalan tersebut sebelumnya banyak disampaikan masyarakat saat pelaksanaan reses anggota DPRD.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat BPBD bersama Dinas Sosial akan melakukan survei ulang terhadap sejumlah data desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

“Harapan saya, harapan kami semua, hasil itu memang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di masyarakat. Karena beberapa kasus terkait desil ini kadang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat,” jelasnya.

Santi mencontohkan, masih terdapat masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah, namun dalam data justru masuk pada desil di atas lima. Kondisi tersebut dinilai perlu diverifikasi kembali agar bantuan maupun program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh program pelatihan yang menjadi prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Santi menyebut terdapat sejumlah pelatihan yang nantinya dapat diikuti masyarakat sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.

“Disperinaker juga ada beberapa pelatihan yang menjadi program prioritas. Saya tadi juga sempat bertanya, ada beberapa pelatihan yang akan diadakan oleh Disperinaker yang bisa diikuti oleh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Santi memberikan apresiasi terhadap sejumlah program BPBD yang dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan, dalam pembahasan Banggar terdapat usulan penambahan anggaran untuk mendukung program tersebut.

Menurutnya, program BPBD tersebut memiliki nilai positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya.

Santi juga menyoroti pentingnya sinergi antara BPBD dan Dinas PUPR, khususnya dalam menangani persoalan banjir di sejumlah wilayah Kota Probolinggo.

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Kareng Lor yang menurutnya masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir cukup parah. Bahkan, terdapat genangan air yang dapat mencapai lutut warga.

“Harapan saya untuk program BPBD yang terkait ini juga nanti bisa bekerja sama dengan Dinas PUPR. Karena ada beberapa kasus, terutama di dapil saya di Kareng Lor, ada beberapa lokasi yang meskipun dibersihkan tetap tidak akan bisa menanggulangi ketika banjir,” ungkapnya.

Santi menyebut, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPBD dan telah disampaikan kepada Dinas PUPR untuk segera dilakukan penanganan.

“Jadi saya harap PUPR dan BPBD ikut bekerja sama, seiring sejalan dalam program tersebut,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan juga menyentuh kebutuhan Satpol PP, termasuk usulan pengadaan seragam baru mengingat terdapat sejumlah personel baru. Menurut Santi, kebutuhan tersebut masih dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran.

Secara umum, Santi mengatakan pembahasan Banggar bersama eksekutif berjalan dengan baik. Sejumlah masukan dari DPRD diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan program dan anggaran dalam Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026.(suh)