Hari Santri Kehilangan Esensi: PC PMII Kabupaten Tasikmalaya Kritik Pola Komunikasi dan Perspektif Sejarah Pemkab Tasikmalaya Terhadap Resolusi Jihad
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- visibility 13
- print Cetak
KAB TASIKMALAYA,RI- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Kritik ini dipicu oleh tidak dilibatkannya elemen mahasiswa dan pelajar santri, termasuk (PMII, IPNU, dan IPPNU) dalam 121 daftar undangan resmi agenda seremonial Hari Santri Nasional (HSN) yang diselenggarakan oleh pihak Pemkab Tasikmalaya.
Ketua Bidang Keagamaan dan Hubungan antar umat beragama PC PMII Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa absennya organisasi mahasiswa ini mencerminkan adanya disorientasi dan dangkalnya pemaknaan jajaran birokrasi Pemkab terhadap substansi nilai budaya, agama, dan ruh perjuangan kaum santri. Sebagai organisasi pergerakan mahasiswa Islam berbasis santri yang lahir dari rahim pondok pesantren, PMII memandang kejadian ini bukan sekadar urusan formalitas administrative belaka, melainkan menyangkut penghargaan terhadap akar sejarah perjuangan.
PMII menilai momentum hari Santri bukanlah panggung politik atau hajatan elit birokrasi. Hari Santri adalah momentum sakral untuk menghidupkan kembali api pergerakan spiritual dan intelektual kaum pesantren dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.
Terdapat beberapa poin refleksi keagamaan dan prinsipil yang ditegaskan oleh PC PMII Kabupaten Tasikmalaya:
1. Penyempitan Makna Jihad dan Degradasi Khittah Santri
Hari Santri lahir dari kemerdekaan melalui Resolusi Jihad 1945. Jihad hari ini berada di pundak mahasiswa dan pelajar santri yang bertugas merawat pemikiran Islam moderat (Ahlussunnah wal Jama’ah) di institusi pendidikan. Mengabaikan keberadaan organisasi mahasiswa santri sama saja dengan mengebiri pilar kaderisasi ulama muda dan mengerdilkan esensi sakral HSN ini menjadi sekadar perayaan formalitas.
2. Kritik Moral: Menolak Pola Relasi Kuasa yang Transaksional
Elemen pesantren dan organisasi masyarakat kepemudaan berbasis santri memiliki marwah profetik (kenabian) yang harus dijaga. PMII mengingatkan Pemkab Tasikmalaya agar tidak membangun pola relasi yang transaksional, dimana kelompok santri hanya dirangkul untuk kepentingan legitimasi politik dan mobilisasi massa, namun diposisikan sebagai “orang asing” dalam peringatan hari besarnya sendiri.
3. Tuntutan akan Reformasi Birokrasi dan Reorientasi Spiritual Pemda
Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Tasikmalaya semestinya menjadi pemantik dialog konstruktif dua arah yang inklusif antara pemangku kebijakan (Pemkab) dan generasi muda pesantren. PC PMII Kab.Tasikmalaya mendesak Pemkab Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi moral dan kultural yang mendalam. Kebijakan publik dan protokoler acara keagamaan harus direorientasi agar Peringatan HSN di Kabupaten Tasikmalaya di masa mendatang tidak terjebak menjadi sekadar ritual tahunan yang hampa dan eksklusif. Tetapi harus berlandaskan asas kemaslahatan dan objektivitas sejarah lokal, termasuk memetik hikmah dari dinamika pergerakan santri Tasikmalaya tahun 1996, bukan atas asas kedekatan personal atau politik praktis.
Hubungan PMII dan Pemkab: Mengawal Integritas Moral “Bumi Sukapura”
Melalui pernyataan ini, PC PMII Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Bidang Keagamaan dan hubungan umat beragama menegaskan hubungan mereka dengan Pemkab ke depan. PMII akan menempatkan diri sebagai benteng moral dan kontrol sosial religius bagi jalannya roda pemerintahan. PMII berkomitmen kuat untuk terus menjaga integritas Kabupaten Tasikmalaya sebagai “Kota santri” yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa membeda-bedakan golongan di lingkaran kekuasaan, Ujarnya. FIENS
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar