Bupati Gresik Tekankan Penajaman Prioritas Pembangunan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027
- account_circle Pom py
- calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
- visibility 54
- print Cetak
Bupati Gresik Tekankan Penajaman Prioritas Pembangunan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027
Gresik, RI – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Mandala Bhakti Praja, Rabu (15/1/2025).
Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang bertujuan menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif.
Dalam sambutannya, Bupati Gresik menekankan pentingnya penajaman prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bupati juga mengingatkan tantangan pembangunan ke depan dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran.
“Dalam situasi keterbatasan fiskal, kolaborasi dan saling mendukung menjadi kunci. Program pembangunan harus dipilih secara selektif dan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati Gresik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Munir, menyampaikan sejumlah masukan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Masukan tersebut meliputi pengelolaan sampah di tingkat desa, peningkatan kualitas jalan dan lingkungan desa, perawatan jalan kabupaten, perbaikan sekolah negeri dan swasta yang mengalami kerusakan berat, peningkatan layanan kesehatan khususnya di Pulau Bawean, serta penataan pertanahan dan optimalisasi aset daerah.
Terkait pengelolaan sampah, Munir menegaskan perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi hingga tingkat desa.
“Pengelolaan sampah perlu terintegrasi sampai ke desa. Sistem ini harus dijalankan hingga tingkat desa. Saya menerima aspirasi dari kelompok masyarakat desa yang pengelolaan sampahnya belum terintegrasi dengan baik, baik di TPS maupun TPST. Harapannya, sistem ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftachul Rahman, memaparkan kondisi kapasitas riil keuangan daerah sebagai dasar penyusunan RKPD 2027. Pada Rancangan Awal RKPD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,38 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 sebesar Rp3,99 triliun.
Dari sisi pendapatan transfer, pada Rancangan Awal RKPD 2027 diperkirakan sebesar Rp1,75 triliun, turun dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 yang mencapai Rp2,30 triliun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan efisien dalam merancang program pembangunan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Gresik, Kapolres Gresik, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, akademisi, serta perwakilan perangkat daerah dan undangan lainnya. (Rdwn)
- Penulis: Pom py
Saat ini belum ada komentar