Bupati Probolinggo Ditantang L3GAM: Buktikan Nyali Copot Oknum Satpol PP Arogan, Jangan Cuma Main Retorika!
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 8
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI — Gelombang sorotan tajam terhadap insiden arogansi oknum Satpol PP Kabupaten Probolinggo saat mengamankan aksi unjuk rasa terus memanas. Respons Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dinilai terlalu normatif membuat Aliansi Laskar Gabungan Aksi Masyarakat (L3GAM) melayangkan desakan keras secara langsung kepada Bupati Probolinggo, Mohammad Haris.
Humas Aliansi L3GAM, Much. Sukron SH.MH, menegaskan bahwa imbauan moral tentang etika ASN dan pentingnya bijak bermedia sosial yang disampaikan oleh bupati tidak cukup untuk meredam kekecewaan publik. Menurut L3GAM, kepala daerah tidak boleh hanya bersikap reaktif sekadar memadamkan kritik di ruang digital, melainkan harus mengambil langkah korektif yang fundamental di lapangan.
“Bupati jangan hanya melempar imbauan manis di atas kertas atau membingkai masalah ini sebatas kesalahan oknum personal. Yang dibutuhkan rakyat Probolinggo adalah tindakan tegas dan reformasi total terhadap mentalitas aparat yang alergi terhadap kritik,” ujar much. Sukron SH.MH, pada Minggu (25/10/2026).
L3GAM menilai, luapan emosi dan nada tinggi yang ditunjukkan petugas Satpol PP saat menghadapi pengunjuk rasa merupakan cerminan rapuhnya Standar Operasional Prosedur pengamanan massa. Ketika warga datang membawa aspirasi dan kritik konstruktif, respons defensif aparat justru dinilai mencederai hak kebebasan berpendapat di muka umum.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi L3GAM menyampaikan tiga poin desakan utama kepada Bupati Probolinggo. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur pengamanan agar mengubah pendekatan yang konfrontatif dan emosional menjadi humanis serta berpedoman pada penghormatan hak asasi manusia. Kedua, memberikan sanksi yang transparan dan membuka kepada publik bentuk tindakan disiplin nyata kepada oknum petugas terkait agar tidak terkesan sebagai formalitas birokrasi semata. Ketiga, menjalankan reformasi kultural birokrasi guna memastikan seluruh aparatur pemerintah menempatkan diri sebagai pelayan publik yang siap mendengarkan, bukan sebagai pengawal kekuasaan yang antikritik.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pelaksanaan kepemimpinan Bupati Mohammad Haris dalam menjaga marwah birokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, menurut L3GAM, perlu dijaga melalui langkah konkret dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika pelayanan publik.
Di sisi lain, Aliansi L3GAM menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak pihak legislatif daerah untuk turut memanggil pihak Satpol PP guna melakukan dengar pendapat. Pengawalan tersebut dinilai penting agar insiden serupa tidak terulang dan ruang demokrasi di Kabupaten Probolinggo tetap terjaga dari segala bentuk intimidasi birokrasi.
“Jika bupati serius ingin membangun pemerintahan yang bersih dan dekat dengan rakyat, buktikan dengan pembenahan sistemik dari atas sampai bawah. Jangan biarkan hak rakyat untuk bersuara terus ditekan oleh arogansi aparat,” pungkas moch sukron SH.MH. (*)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar