DPRD Kota Probolinggo Diminta Tegakkan Keprihatinan Budaya, Restribusi Kerapan Sapi Disorot
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
- visibility 180
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI-DPRD Kota Probolinggo mengambil sikap tegas menyikapi polemik retribusi penggunaan lapangan karapan sapi dan kambing yang dikeluhkan komunitas pelestari budaya. Dewan menilai kebijakan penarikan retribusi dengan tarif tinggi tidak sejalan dengan semangat pelestarian budaya lokal.
Ketua DPRD Kota Probolinggo menegaskan, kebijakan daerah seharusnya berpihak pada komunitas budaya yang selama ini bergerak secara mandiri tanpa sokongan anggaran pemerintah. Menurutnya, jika kegiatan kebudayaan justru dibebani biaya besar, maka pemerintah daerah telah keliru menempatkan prioritas.
DPRD menyoroti lemahnya sosialisasi Peraturan Daerah terkait retribusi. Aturan sudah diterapkan, tetapi para pelaku budaya mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
Sebagai respons konkret, DPRD Kota Probolinggo mengeluarkan rekomendasi agar tagihan retribusi yang sudah berjalan dievaluasi bahkan dihapus, khususnya pada periode awal penerapan aturan. Dewan juga meminta adanya keringanan khusus untuk agenda karapan sapi yang telah terjadwal, agar kegiatan budaya tetap bisa berjalan.
“Budaya bukan objek pungutan semata. Kalau orientasinya hanya PAD, jangan heran kalau budaya lokal pelan-pelan mati,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam pembahasan internal.
Lebih jauh, DPRD meminta pemerintah kota melalui OPD terkait untuk mengubah pendekatan, dari sekadar penarik retribusi menjadi fasilitator kebudayaan. Apalagi komunitas karapan sapi dan kambing tersebut telah tercatat sebagai bagian dari pelestari warisan budaya tak benda.
DPRD Kota Probolinggo juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada keputusan yang adil. Jika rekomendasi diabaikan, dewan membuka opsi pemanggilan dinas terkait untuk meminta pertanggungjawaban kebijakan.
Bagi DPRD, persoalan ini bukan sekadar soal tarif, tetapi soal keberpihakan negara di level daerah terhadap identitas budaya masyarakat Kota Probolinggo.
Singkatnya: budaya butuh perlindungan, bukan beban tambahan. Jika masih dipersulit, jangan salahkan generasi muda bila enggan melanjutkan tradisi.(Suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar