Gelapkan APBDes Dan Tagihan Pajak Desa Tahun 2020, Kepala Desa Wonosari Siwalan Melarikan Diri
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Kamis, 9 Sep 2021
- visibility 442
- print Cetak
PEKALONGAN – RI, Menurut informasi yang dihimpun Awak Media, Kamis (9/9/21) Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan yang berinisial SH diketahui tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Kades dan meninggalkan rumah bersama keluarganya.
Hal tersebut disampaikan oleh Muh. Rohim (Kasi Pemerintahan) didampingi Inggil Tiara (Bendahara Desa) saat bertandang ke Rumahnya SH dipanggil tidak ada jawaban, setelah membuka pintu Rumah SH yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam Rumah betapa terkejutnya melihat Rumah SH sudah dalam keadaan kosong tak berpenghuni, serta beberapa perabotannya sudah tidak ada termasuk sepeda Motor Vario Inventaris Desa.
Mengetahui hal itu, keduanya melaporkannya kepada Ketua BPD (Badan Pemusyawatan Desa) Wonosari Kecamatan Siwalan. Setelah mendapatkan laporan tersebut Ketua BPD beserta Perangkat Desa lainnya, guna menindaklanjuti hal tersebut ke Inspektorat.
Inggil membenarkan hal tersebut, dan memaparkan kalau yang digelapkan SH antara lain Tagihan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.52.968.254,- dari 2018 – 2020, Tagihan Pajak Dana Desa (DDS) sebesar Rp.19.682.809,- tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020, “dia berjanji akan menyelesaikan dan mengembalikan uang tagihan BPJS dan Pajak Desa paling lambat 30 November 2021 yang di gelapkannya, dalam surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2021 sudah kita buatkan pernyataan secara tertulis agar SH bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertanggungjawaban,” jelasnya.
Di tanggal 23 Juli 2021 SH juga membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mengembalikan Dana APBDes 2020 paling lambat 31 Juli 2021, yang hanya dikembalikan Rp.63.000.000,-
Sambung Muh.Rohim, dari aduan warga Wonosari serta Perangkat Desa langsung mengambil sikap melaporkan hal tersebut kepada Camat, Inspektorat, PMDK dan Instansi lainnya secara tertulis.
Muh. Rohim juga menambahkan, bahwa SH tidak mengerjakan bangunan fisik perkerasan jalan Balai Desa, tidak menggaji seluruh Perangkat Desa selama delapan bulan, Perangkat Desa yang baru 2019 – 2020 tidak mendapatkan Bantuan Dana Covid serta warga yang mengajukan bantuan dana UMKM Online harus gagal karena tidak adanya tandatangan dari Kades salah satu syarat mutlak, bahkan yang lain-lainnya masih banyak.
Harapan warga dan Perangkat Desa yang diwakilkan oleh Muh. Rohim berharap, “adanya SK pemberhentian Kades dari Bupati yang tujuannya turun Pjs. Kades, dilanjutkan mengadakan seleksi Sekdes dan Kadus yang masih kosong sekaligus pergantian antar waktu sampai dengan diadakannya pilihan Kepala Desa. (Ifan)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar