Kemensos dan Pemkab Gresik Perkuat Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan dengan Data Bansos Akurat dan Tepat Sasaran Melalui DTSEN

Kabupaten (Pemkab) Gresik menyosialisasikan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gresik, RI – Kementerian Sosial RI berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyosialisasikan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi ini bertujuan memastikan bantuan sosial (Bansos) benar-benar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi”, kegiatan tersebut digelar di Gedung Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (30/3/2026).

Kehadiran Mensos Saifullah Yusuf disambut Bupati, Wakil Bupati, serta perwakilan Forkopimda Gresik dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Gresik. Hadir pula Kepala BPS Gresik, kepala desa/lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Gresik, pendamping PKH, TKSK, serta TAGANA.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya pengakhiran ego sektoral data sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Menurut Gus Ipul, mulai tahun 2025, data kemiskinan dipusatkan pada satu pintu yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan dalam peringkat desil 1 sampai 10.

Gus Ipul mengatakan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis. Sehingga perlu pemutakhiran secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat. “Bupati, Wakil Bupati Gresik, hingga para pendamping dan operator SIKS-NG desa/kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” ungkapnya.

Intinya, lanjut Gus Ipul, elemen-elemen strategis seperti RT, RW, kepala desa, Dinas Sosial, hingga BPS di daerah harus bersinergi di bawah koordinasi Bupati. Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa ini nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10.

“Langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

Dikatakan, data ini bersifat sangat dinamis, dan data itu setiap hari bisa berubah, karena setiap hari ada yang meninggal dan ada yang melahirkan. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali.

“Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan,” ujar Gus Ipul saat memberikan paparan secara detail.

Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui kanal partisipasi. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: melalui fitur “Usul” dan “Sanggah”; Command Center Kemensos: kontak 171 atau 021-171 (layanan 24 jam); WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.

Mewakili Bupati Gresik, Wakil Bupati Asluchul Alif dalam sambutannya menyampaikan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin dari 10,32 persen pada Maret 2024 menjadi 9,95 persen pada Maret 2025.

“Artinya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik sejumlah 131.807 jiwa. Sementara menurut pendataan riil kami melalui Aplikasi Gresik Soya sebanyak 142.107 jiwa,” terang Wabup Alif.

Sementara itu, berdasarkan aplikasi SIKS-NG jumlah penduduk Kabupaten Gresik yang berada pada desil 1 sampai 4 tercatat sebanyak 541.714 jiwa dengan rincian desil 1 : 163.725 jiwa, desil 2 : 164.469 jiwa, desil 3 : 117.139 jiwa, desil 4 : 96.381 jiwa. Dari data tersebut yang saat ini menerima bantuan sosial sebagai berikut: PKH 55.300 KPM, sembako (BPNT) 82.258 KPM, dan PBIJK 610.294 jiwa.

“Jadi yang menerima bansos baru 25,39 persen dari total desil 1 sampai 4. Masih ada 404.156 (74,61%) jiwa yang belum mendapatkan bantuan sosial,” ujarnya.

Wabup Alif menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik saat ini jumlah siswa tetap utuh sebanyak 75 siswa tanpa adanya yang mengundurkan diri. Seluruh orang tua siswa juga telah menerima bantuan modal usaha sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing.

“Progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen yang ada di Desa Raci Tengah hingga saat ini mencapai 27,36 persen. Mohon doa dan dukungannya semoga pembangunan SR tersebut bisa terlaksana sesuai target sehingga bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026–2027,” harapnya.

Tidak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga melihat langsung penampilan siswa-siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 dan penampilan paduan suara pilar-pilar sosial Kabupaten Gresik serta mengajak dialog Kepala Sekolah SRMA 37 Gresik untuk mengetahui perkembangannya. Selain itu, juga ada bantuan kewirausahaan bagi 75 orang tua siswa SRMA 37 Gresik dengan total nilai bantuan Rp391.853.366. (Rdwn)