Komisi I DPRD Kota Probolinggo Gelar Rembuk Pendidikan Bahas Efektivitas Dana BOSDA
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
- visibility 70
- print Cetak
PROBOLINGGO,RI- Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar kegiatan Rembuk Bersama Pendidikan sebagai upaya menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Probolinggo. Kegiatan ini fokus membahas efektivitas serta urgensi Dana BOSDA bagi satuan pendidikan swasta maupun negeri di Kota Probolinggo.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, pada Senin (25/05/2026), dan dihadiri oleh kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD dan MI swasta, SMP dan MTS swasta, hingga MI dan MTS negeri.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menghimpun masukan dari seluruh satuan pendidikan terkait skema terbaik penyaluran BOSDA pada tahun 2027 mendatang.
“Ya kita mengundang seluruh kepala sekolah satuan pendidikan MI dan swasta, MTS dan SMP swasta se-Kota Probolinggo termasuk juga MTSN juga kita undang ya dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari semuanya terkait dengan skema terbaik untuk penyaluran BOSDA di tahun 2027,” ujar Zainul Fatoni.
Ia menjelaskan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah terkait besaran dana BOSDA yang diharapkan tetap mempertimbangkan jumlah siswa sebagai dasar perhitungan, sebagaimana mekanisme pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, pada tahun 2025 besaran BOSDA tercatat sekitar Rp40.000 per siswa, sehingga diharapkan skema tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tahun 2027.
“Harapan tadi kita dengar sudah, harapannya besar dari teman-teman kepala sekolah semua tetap angka atau besaran BOSDA di 2027 itu berdasarkan jumlah siswa. Kalau mengacu di dua tahun sebelumnya di 2025 itu sekitar Rp40.000 per siswa,” jelasnya.
Zainul juga menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi dengan Wali Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran BOSDA sebenarnya sudah tersedia dan telah dipersiapkan dalam APBD, dengan nilai sekitar Rp9,5 miliar.
“Sebetulnya hasil komunikasi kita dengan Pak Wali dan TAPD, anggarannya sudah ada, sudah diploting, sudah disiapkan sekitar Rp9,5 miliar untuk dana BOSDA,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada mekanisme dan skema penyaluran yang dinilai perlu dirumuskan lebih tepat dan efektif.
Menurutnya, diperlukan penyusunan mekanisme baru yang melibatkan proposal dari masing-masing satuan pendidikan agar penyaluran dana dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Cuma cara penyalurannya ini yang kemudian kita cari skema, karena tentu ini membutuhkan proposal baru dari seluruh satuan pendidikan terkait penyaluran kerja ini,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Probolinggo berencana akan segera mengundang TAPD serta dinas terkait untuk merumuskan bersama skema terbaik penyaluran BOSDA tahun 2027.
“Nah makanya dalam waktu dekat kita akan tindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mengundang TAPD dan dinas terkait untuk merumuskan bersama-sama terkait skema yang terbaik,” pungkas Zainul Fatoni.
Melalui kegiatan rembuk pendidikan ini, DPRD Kota Probolinggo berharap kebijakan BOSDA ke depan dapat lebih tepat sasaran, adil, serta mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan di Kota Probolinggo.(suh)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar