Oknum Perangkat Desa Diduga Pungli Program BPNT
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Senin, 8 Apr 2019
- visibility 331
- print Cetak
GRESIK,RI – Semaraknya pungli terkait program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) telah terjadi di salah satu wilayah Kecamatan Duduk Sampean yakni desa Tambak Rejo yang memiliki beberapa dusun di antaranya dusun Kaliombo, Klampisan dan Gumining, bantuan tersebut sekitar + 1 minggu di terimanya oleh warga yang mendapatkan.
Sementara saat ini warga yang mendapatkan bantuan BPNT sudah merasa kecewa dirugikan dengan biaya yang di tarik oleh saudara SUNARIYO yang bervariasi sampai dengan membayar 10 ribu, waktu pengambilan di balai dusun Kaliombo, sehingga dengan penarikan tersebut merupakan pungutan liar (PUNGLI) dilakukan oleh saudara SUNARIYO yang aktif sebagai Kaur Kesra.
Rabu 20/03/2019 dari awak media Radar Indonesia, mengklarifikasi yang bersangkutan di pendopo balai desa dan kebetulan penerima tersebut dari dusun Klampisan untuk mengambil bantuan program pemerintah non tunai, yang namanya tidak mau disebutkan dalam publik berinisial ( KT/ST) dalam hal ini yang namanya bantuan dari pemerintah tidak seharusnya sepeser pun dilakukanya dengan pungutan yang bervarian atau memang sengaja untuk bisnis, apalagi yang melakukan sebagai seorang pejabat perangkat desa seperti Saudara SUNARIYO (KAUR KESRA), namun demikian alasan apapun yang di buatnya meski ada kesepakatan dengan istilah pembentukan paguyuban bersama penerima bantuan. Tetap saja di anggap masuk rana kriminal, pemerasan dan pungutan.
Untuk menyikapi hal ini harapan warga yang merasa dirugikan dan tertipu supaya ada pengawasan dari dinas yang terkait maupun tindakan proses aparat penegak hukum, untuk adanya ketegasan biar di buat jera, tidak sewenang- wenang membodohi masyarakat bawah, padahal sebelum ada program BPNT, sumbangan tiap masing-masing RT/RW di desa Tambak Rejo selalu partisipasi untuk kerukunan dalam kesosialan membantu orang sakit bahkan ada orang meninggal dunia itu pun bantuannya sesuai dengan kemampuan desa menganggarkannya ungkap Warga.
Kenapa saudara SUNARYO selaku Kaur Kesra saat dikonfirmasi oleh media lewat HP selular mengatakan ada penarikan 10 ribu rupiah alias PUNGLI malah dirinya bilang pada awak media merasa tekor, bersama masyarakat memang benar program pemerintah non tunai (BPNT) dibagikan ke masyarakat yang berhak menerimanya, padahal masyarakat sendiri mengatakan pada awak media sebelumnya tidak ada rapat atau koordinasi setiap pengambilan yang di tarik biaya bervariasi itu, yakni warga Miskin di dusun Kaliombo, Klampisan dan dusun Gumining merupakan di satu desa Tambak Rejo Kecamatan Duduk Sampeyan kabupaten Gresik apakah program BPNT harus selalu ada pungutan, tegas warga. (SUL/AQ)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar