WTP Diraih, Ketua Fraksi Partai PKS Tri Atmojo Adip Minta Pemerintah Fokus Tuntaskan Target Pembangunan

PROBOLINGGO,RI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo, Senin (29/06/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib dan Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani. Hadir pula Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta unsur terkait lainnya.

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Probolinggo, Tri Atmojo Adip.

Dalam pemaparannya, Tri Atmojo Adip menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administrasi dan angka-angka keuangan semata. Menurutnya, APBD merupakan cerminan sejauh mana amanah rakyat telah dijalankan dan sejauh mana visi-misi pemerintah daerah mampu diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan angka dan administrasi keuangan. Pertanggungjawaban APBD adalah cermin sejauh mana amanah rakyat telah dijalankan, sejauh mana janji pembangunan telah diwujudkan, dan sejauh mana visi-misi yang disampaikan kepada masyarakat telah diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Probolinggo,” ujar Tri Atmojo Adip.

Fraksi PKS juga menilai bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) patut diapresiasi. Namun demikian, capaian tersebut harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah pertanyaan dan catatan terkait sektor infrastruktur serta capaian visi-misi pemerintah daerah. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan daftar proyek infrastruktur strategis yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tingkat penyelesaian masing-masing kegiatan, serta kontribusinya terhadap target RPJMD dan visi-misi kepala daerah.

Selain itu, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 83,89 persen, sementara belanja gedung dan bangunan tercatat sebesar 66,32 persen. Menurut PKS, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara rinci, termasuk faktor penyebab dan dampaknya terhadap pembangunan Kota Probolinggo.

“Mohon dijelaskan faktor utama yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut serta dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur,” tegas Tri Atmojo Adip dalam rapat paripurna.

PKS juga mempertanyakan persentase capaian indikator pembangunan infrastruktur dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, termasuk program-program yang belum terlaksana hingga akhir tahun anggaran 2025. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi serta strategi percepatan penyelesaian program pada tahun-tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti efektivitas belanja modal pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terealisasi sebesar 71,37 persen. Menurut PKS, pemerintah perlu menjelaskan kegiatan apa saja yang belum terlaksana serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Usai rapat, Tri Atmojo Adip kembali menegaskan bahwa sejumlah pertanyaan yang diajukan Fraksi PKS bertujuan untuk memastikan setiap program pembangunan yang telah dianggarkan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

“Pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2025, terutama terkait capaian-capaian yang sudah dilaksanakan dan hal-hal yang belum terealisasi. Masih ada beberapa program yang belum mencapai target, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ungkapnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Probolinggo mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Namun menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan harus dibarengi dengan pencapaian target pembangunan yang lebih maksimal.

“Walaupun Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan opini WTP dan itu perlu diapresiasi karena sudah sembilan kali berturut-turut, masih ada beberapa hal yang belum tercapai dari sisi infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan yang perlu menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Melalui berbagai pertanyaan dan masukan tersebut, Fraksi PKS berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan evaluasi yang konstruktif, sehingga program pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.(suh)