Tinjau MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Dorong Interoperabilitas Data

Tinjau MPP Gajah Mada Kota Mojokerto, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Dorong Interoperabilitas Data

Kota Mojokerto, RI – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Dr. Otok Kuswandaru, menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada Kota Mojokerto sebagai salah satu MPP dengan fasilitas yang sangat baik. Penilaian tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan yang berlangsung di MPP Gajah Mada.

Menurutnya, dari sisi sarana dan prasarana, MPP Gajah Mada telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi. “Saya kira ini salah satu MPP yang menurut saya sangat baik. Dari sisi fasilitas sudah sangat luar biasa, gedungnya sudah sangat luas sekali,” tuturnya.

Meski demikian, ia menilai pengembangan pelayanan publik ke depan perlu diarahkan pada peningkatan integrasi sistem layanan berbasis data. “Apa yang perlu ditingkatkan? Saya kira hampir semua MPP bagaimana melanjutkan ke level berikutnya, yaitu interoperabilitas data,” terangnya.

Terkait interoperabilitas data, Otok menjelaskan bahwa masyarakat yang sudah mengakses satu layanan seharusnya tidak perlu kembali melengkapi persyaratan yang sama ketika mengurus layanan lain. Dengan sistem yang saling terhubung, data yang sudah dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mempermudah pelayanan.

“Jadi masyarakat ketika sudah masuk ke akses layanan tertentu, kalau syaratnya sama untuk layanan lain mestinya tidak perlu diminta lagi. Harus ada data yang saling terhubung,” imbuhnya.

Selain itu, Otok juga memberikan apresiasi terhadap transparansi yang ditunjukkan oleh petugas pelayanan di MPP Gajah Mada. Menurutnya, sikap terbuka tersebut menjadi indikator penting dalam pelayanan publik yang professional dan hal ini ia lihat langsung saat berdialog dengan petugas.

“Saya menguji tadi, misalnya dengan bertanya kepada pengguna aplikasi. ‘aplikasinya masalahnya apa?’, kemudian disampaikan secara terbuka. Kepada kami saja terbuka, apalagi kepada masyarakat. Jadi transparansi menjadi bagian yang pasti dan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan agar kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan atau journey experience. Menurutnya, cara terbaik mengetahui kualitas layanan adalah dengan bertanya langsung kepada masyarakat tentang pengalaman yang mereka rasakan sejak pertama datang hingga layanan selesai diterima. Ia mencontohkan, pengalaman tersebut dimulai dari saat masyarakat tiba di lokasi pelayanan, seperti kondisi tempat parkir, kemudahan mengakses gedung, proses pelayanan yang diterima, ketersediaan fasilitas pendukung, hingga hasil layanan yang diberikan.

“Kalau ingin tahu kualitas pelayanan itu sebenarnya sederhana, tanyakan langsung kepada masyarakat tentang pengalaman mereka. Mulai dari pertama datang, bagaimana di parkirannya, proses pelayanannya, fasilitasnya, sampai hasil layanan yang mereka terima,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Saya, Pak Sekda dan seluruh jajaran di Pemkot Mojokerto memang berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena kita tahu Kota Mojokerto ini kotanya kecil, wilayahnya sangat kecil, sehingga sebenarnya sangat mudah untuk bisa dijadikan sebuah percontohan tentang birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap segala perubahan yang ada,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut juga menyatakan kesiapan jajaran Pemkot Mojokerto untuk terus meningkatkan standar pelayanan, termasuk apabila diberikan target capaian yang lebih tinggi. “Apalagi kalau panjenengan memberikan kami target langsung yang tertinggi. Nah, kami siap. Ini kadisnya juga siap diajak berlari dan melompat,” imbuh wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini.

Ia menambahkan bahwa dengan keterbatasan potensi wilayah, peningkatan kualitas pelayanan menjadi langkah strategis yang dapat terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. “Karena Kota Mojokerto ini kecil sekali. Potensi kita itu sangat terbatas. Maka yang bisa kita lakukan adalah meng-upgrade pelayanan supaya terus menjadi yang terbaik dan semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya.(Rdwn)