Eksekutif–Legislatif Mulai Bahas LKPJ Bupati Probolinggo 2025, Ungkap Capaian dan Tantangan Daerah

PROBOLINGGO, RI – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/3/2026). Agenda ini diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo yang dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi dan dihadiri Pimpinan serta anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama jajaran Perangkat Daerah, Forkopimda serta perwakilan BUMD, BUMN dan instansi vertikal.

Dalam nota penjelasan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan penyusunan LKPJ mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai turunan dari PP Nomor 13 Tahun 2019. LKPJ menjadi bentuk akuntabilitas Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran dan wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini disusun dengan pendekatan berorientasi hasil atau outcome oriented, sehingga tidak hanya memuat realisasi program, tetapi juga menggambarkan capaian kinerja dan dampak pembangunan,” ujarnya.

Dalam dokumen visi dan misi pembangunan daerah disebutkan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius.serta Eksis Berdaya Saing)”.

“Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan lima misi utama, mulai dari reformasi tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi berbasis desa, pembangunan SDM unggul, percepatan infrastruktur hingga pemberdayaan kelompok rentan,” jelasnya.

LKPJ juga memaparkan kondisi demografi Kabupaten Probolinggo dengan luas wilayah 1.724,51 km². Jumlah penduduk tercatat 1.217.934 jiwa, terdiri dari 600.818 laki-laki dan 617.116 perempuan dengan laju pertumbuhan 1,42 persen.

Sementara jumlah aparatur pemerintah daerah mencapai 12.208 pegawai, terdiri dari 5.397 PNS, 4.019 PPPK penuh waktu dan 2.792 PPPK paruh waktu.

Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. (Foto : Kominfo/Syamsul Akbar)
Dari sisi keuangan (unaudited) Tahun Anggaran 2025, realisasi yang dicapai meliputi pendapatan daerah sebesar Rp2.510.460.316.809,77 belum diaudit atau mencapai 102,87 persen dari target Rp2.440.490.628.243,00, belanja daerah sebesar Rp2.492.823.448.535,00 belum diaudit atau mencapai 95,37 persen dari target Rp2.613.805.620.536,12 dan pembiayaan daerah sebesar Rp173.371.603.633,96 belum diaudit atau 100,03 persen dari target Rp173.314.992.293,12.

Capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup optimal dengan realisasi pendapatan melampaui target.

Sejumlah indikator kinerja utama daerah juga disampaikan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,65, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,34 persen, tingkat kemiskinan mencapai 16,31 persen, Indeks Gini mencapai 0,377 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 2,92 persen.

Pertumbuhan ekonomi didorong sektor pertanian, perdagangan dan jasa serta penguatan UMKM. Sementara penurunan kemiskinan didukung intervensi program sosial, peningkatan investasi hingga penguatan pilar kesejahteraan sosial.

Substansi LKPJ tahun anggaran 2025 adalah mengukur capaian implementasi RKPD tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Probolinggo serta menjadi acuan bagi eksekutif dan legislatif dalam mencapai target pembangunan daerah. Secara kumulatif, capaian atas implementasi RKPD tahun 2025 menunjukkan persentase capaian sebesar 87,19 persen dari 2.966 indikator.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atas implementasi RKPD tahun 2025 juga dibarengi dengan banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pemkab Probolinggo. Dalam satu tahun ini sebanyak 45 penghargaan telah diterima oleh Pemkab Probolinggo. Tentunya ini menjadi pembuktian atas keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang mencakup aspek pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat maupun daya saing daerah dalam bingkai navigasi Probolinggo SAE yang terbukti memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Probolinggo.

Realisasi 17 program prioritas SAE pada tahun anggaran 2025 merupakan instrumen strategis dalam percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut mencapai Rp452.918.661.089,00.

Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ saat membacakan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Tentang LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. (Foto : Kominfo/Syamsul Akbar)
Secara keseluruhan, pelaksanaan program prioritas SAE tahun anggaran 2025 menunjukkan progres yang positif dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pada tahun-tahun mendatang.

Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemkab Probolinggo berharap DPRD dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Suh)