Bentang Spanduk di Gerbang Dewan, PMII Sampang Gugat Janji Program Pusat yang Tersendat di Daerah
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 5
- print Cetak
SAMPANG, RI – Langit Madura pada Kamis,25 Juni 2026 itu tak hanya panas oleh terik, tapi juga oleh suara-suara muda yang menuntut kejelasan. Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang mengepung halaman Kantor DPRD Kabupaten Sampang, membawa spanduk yang terbentang seperti tamparan bagi para pemangku kebijakan.
Ini bukan sekadar aksi. Bagi Ketua Umum sekaligus Koordinator aksi, Latifah, gerakan ini adalah alarm. Alarm bahwa kebijakan megah yang dirancang di pusat, ketika turun ke Sampang, justru menyisakan tanya.
Di atas aspal yang membara, tiga tuntutan utama disuarakan. Pertama, evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang-gadang sebagai penyelamat gizi anak bangsa itu, di mata PMII, justru meninggalkan jejak pahit: gaji relawan yang dipotong, indikasi mark up anggaran, hingga dapur yang mengabaikan pangan lokal dan standar IPAL. “Anggaran negara yang besar harus menjamin kualitas, bukan sekadar kenyang di atas kertas,” tegas Latifah.
Kedua, nasib Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Bangunannya sudah tegak di hampir tiap desa, tapi regulasi dan arah operasionalnya masih remang. Bagi Latifah, ini cermin program yang terburu lahir tanpa peta jalan yang matang, rawan tumpang tindih dengan BUMDES dan Gapoktan, dan berpotensi jadi monumen kebingungan di tingkat desa.
Ketiga, kepastian bagi para pendidik: guru honorer dan PPPK paruh waktu. Di balik jargon “penguatan SDM”, kesejahteraan mereka masih digantung, seolah negara lupa bahwa tiang pendidikan tak bisa ditopang dengan ketidakpastian.
Pengawalan, Bukan Seremonial
“Kami mengawal tegas bukan hanya aksi hari ini, tapi agar suara kami sampai ke pusat,” ujar Latifah. Kalimat itu menohok: bahwa demonstrasi ini bukan panggung seremonial, melainkan surat terbuka yang ditulis dengan keringat. Bagi PMII, program strategis dengan gelontoran anggaran triliunan harus dibayar lunas dengan transparansi, regulasi yang tidak abu-abu, pengawasan yang tidak tidur, dan manfaat yang benar-benar mendarat di meja makan rakyat Sampang.
Sebab bagi mereka, kebijakan yang baik bukan diukur dari megahnya perencanaan di atas kertas, melainkan dari ketepatan sasaran dan kejujuran pelaksanaan di lapangan.
Teriakan itu tak jatuh ke tanah kosong. Wakil Ketua DPRD Sampang, Ahmad Iqbal Fathoni, bersama Ketua Komisi Alan Kaisan dan sejumlah anggota dewan turun langsung. Di depan gerbang, mereka memilih duduk dan mendengar, bukan berlindung di balik dinding kekuasaan.
DPRD Sampang menyatakan apresiasi dan berkomitmen membawa setiap aspirasi ke meja pembahasan, baik yang menyangkut persoalan daerah maupun kebijakan pusat.
Namun, seperti yang ditegaskan PMII, janji politik mudah diucap di bawah spanduk protes. Ujian sesungguhnya adalah apakah komitmen itu menjelma menjadi kebijakan yang berpihak, atau kembali menguap seperti janji-janji sebelumnya. Untuk saat ini, bola panas ada di tangan wakil rakyat. Rakyat Sampang menunggu, bukan sekadar wacana, tapi pembuktian.
(Ns/red)
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar