Komisi I DPRD Kota Probolinggo Tekankan Inovasi, Evaluasi, dan Akuntabilitas dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

PROBOLINGGO,RI- Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2027. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pendidikan, informasi, hingga literasi masyarakat. Sabtu (11/07/2026).

Rapat dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, Ia menjelaskan bahwa Komisi I telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut Zainul Fatoni, salah satu poin penting yang menjadi perhatian Komisi I adalah perlunya optimalisasi layanan perpustakaan, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap buku cetak maupun buku digital.

“Iya izin Ibu Ketua, saya mewakili Ibu Ketua. Ada beberapa UPT yang kami lakukan pembahasan KUA-PPAS 2027. Pertama bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian kedua bersama Disdukcapil. Dari hasil pembahasan dengan teman-teman Perpustakaan dan Kearsipan, perlu dilakukan optimalisasi layanan buku digital maupun peningkatan minat baca masyarakat terhadap buku-buku kita, baik cetak maupun digital,” ujar Zainul Fatoni.

Ia menambahkan, rencana penambahan koleksi buku pada Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan buku tidak hanya tersimpan di gudang perpustakaan, tetapi harus dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai program inovatif yang mampu meningkatkan budaya membaca.

“Penambahan buku yang direncanakan pada tahun 2027, baik cetak maupun digital, harus benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai buku hanya menjadi koleksi di gudang, tetapi harus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat sehingga buku-buku tersebut tersampaikan kepada masyarakat dan dibaca dengan baik, baik secara langsung maupun melalui layanan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Isah Junaidah, turut memberikan sejumlah masukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan agar program peningkatan literasi tidak berjalan secara monoton.

Menurutnya, evaluasi terhadap program yang selama ini berjalan perlu dilakukan secara menyeluruh agar diketahui penyebab rendahnya minat baca masyarakat. Selain itu, metode dan strategi pelayanan juga harus diperbarui agar lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman.

“Saya menyarankan agar dilakukan evaluasi. Cari tahu mengapa kondisi tersebut bisa seperti itu. Jangan sampai seperti berjalan di atas treadmill, bergerak tetapi tidak ada kemajuan. Kemudian ubah rutinitas dan metode pelaksanaannya agar bisa meningkatkan minat baca masyarakat,” kata Isah Junaidah.

Ia juga mendorong agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuka diri terhadap berbagai inovasi dan masukan dari pihak luar, termasuk menghadirkan konsep membaca di ruang terbuka atau lingkungan hijau yang dinilai lebih menarik bagi masyarakat.

“Carilah perspektif dari luar, mintalah solusi dari berbagai pihak agar bisa menopang peningkatan minat baca. Membaca tidak harus dilakukan di dalam ruangan. Sekarang banyak konsep ruang terbuka atau lingkungan hijau yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat membaca. Itu menjadi salah satu alternatif yang patut dikembangkan,” ujarnya.

Isah berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi perhatian OPD terkait sehingga program-program yang disusun benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo.

“Mudah-mudahan pembahasan ini membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan Komisi I sekaligus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Probolinggo,” pungkasnya.(suh)