Karhutla Kalbar Jadi Perhatian Pemerintah, Kapolres Kubu Raya Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan

KUBU RAYA, RI – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat memasuki fase yang menuntut kewaspadaan lebih tinggi.

Pemerintah pusat memperkuat operasi dengan mengerahkan sekitar 9.000 personel di enam provinsi prioritas, sementara operasi udara dan darat terus disiapkan untuk menekan potensi meluasnya kebakaran.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat 2026 yang dipimpin Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Markas Manggala Agni Daops Kalimantan VIII/Pontianak, Jalan Sultan Agung, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin, (24/8/26).

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia, S.H., S.I.K., M.H. turut hadir dalam rapat tersebut bersama jajaran Forkopimda Kalimantan Barat, TNI, Polri, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah hingga unsur terkait lainnya.

Kehadiran Kapolres menjadi bagian dari konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat respons terhadap Karhutla di wilayah Kubu Raya dan Kalimantan Barat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah bergerak mempercepat penanggulangan Karhutla sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI.

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena tingkat kerawanannya.

“Diperlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholder, khususnya koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh gambaran kondisi serta prakiraan cuaca terkini sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” kata Raja Juli dalam rapat tersebut.

Menurut dia, pemerintah tidak menunggu kebakaran membesar untuk bertindak.

Pendekatan preventif, prediktif dan responsif terus diperkuat.

Penurunan hotspot, kata dia, juga tidak boleh membuat seluruh pihak menurunkan kewaspadaan.

Raja Juli menyebut potensi pertumbuhan awan hujan diprakirakan muncul setelah 27 Agustus 2026.

Namun, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan secara terukur dan adaptif dengan memperhatikan dinamika atmosfer serta perkembangan Karhutla di lapangan.

Pemerintah juga memperkuat dukungan untuk operasi pemadaman dari udara.

Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan dukungan bahan bakar pesawat sehingga operasi water bombing dapat berjalan lancar.

Tak hanya itu, sekitar 9.000 personel dari Polisi Kehutanan dan unit pelaksana teknis terkait akan diperkuat di enam provinsi yang menjadi wilayah atensi.

Penguatan tersebut ditujukan untuk mempercepat respons, memperluas jangkauan penanganan dan mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.

Kubu Raya Masih Menghadapi Ancaman

Ancaman Karhutla di Kubu Raya belum sepenuhnya mereda.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Erika Mardianti mengungkapkan Kabupaten Kubu Raya telah mengalami 47 hari tanpa hujan.

Kondisi tersebut membuat kekeringan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerawanan kebakaran.

BMKG memprakirakan sekitar 27 Agustus terdapat potensi pertumbuhan awan hujan.

Perkembangan cuaca tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan strategi operasi pemadaman di darat maupun udara.

Di sisi lain, BPBD Kalimantan Barat menyiagakan 11 unit pesawat untuk mendukung operasi water bombing.

Operasi udara diproyeksikan dapat mencapai sekitar 40–50 sorti dengan durasi kurang lebih empat jam dan kapasitas sekitar 4.000 liter air setiap sorti, bergantung pada kondisi operasional dan cuaca.

Wilayah selatan Kalimantan Barat menjadi prioritas.

Kayong, Ketapang, Kubu Raya dan Mempawah masuk dalam wilayah yang mendapat perhatian karena tingkat kerawanannya tinggi.

Evaluasi operasional dilakukan dua kali sehari, pukul 07.00 WIB dan 19.00 WIB.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan kawasan gambut yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan Karhutla.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sekitar 38.000 hektare kawasan terdampak kebakaran, atau sekitar 0,25 persen dari luasan yang menjadi perhatian.

Pemerintah provinsi, kata Ria, akan memperkuat sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur berpengaruh lainnya.

Langkah itu diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif agar pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada kerja aparat di lapangan.

TNI-Polri Tambah Kekuatan

Dari unsur TNI, Kodam XII/Tanjungpura telah mengerahkan sekitar 4.100 personel untuk memperkuat penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat.

Kekuatan tersebut akan bertambah dengan masuknya tiga batalyon dari luar Kalimantan Barat melalui skema BKO dengan total sekitar 1.260 personel.

Sekitar 80 persen personel tambahan itu telah tiba di Kalbar dan akan didistribusikan ke wilayah dengan eskalasi Karhutla tinggi.

Polri juga terus memperkuat sistem deteksi dini.

Polda Kalbar mengoptimalkan patroli, Command Center dan penggunaan drone untuk memantau titik api secara terintegrasi.

Dukungan personel BKO Polri dari luar wilayah juga akan diberikan kepada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Sementara itu, Kodaeral XII menyiapkan dua peleton untuk mendukung operasi penanggulangan Karhutla.

Unsur Korps Marinir dari Pasukan Marinir I dan II juga disiapkan sesuai kebutuhan operasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Supadio Jadi Perhatian

Bagi Kubu Raya, Karhutla memiliki risiko yang lebih luas karena wilayah ini menjadi lokasi Bandara Internasional Supadio, salah satu objek vital nasional.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menyebut pemerintah daerah terus mengoptimalkan penanganan Karhutla bersama TNI-Polri, BPBD dan instansi terkait.

Saat ini masih terdapat sekitar 90 titik yang menjadi perhatian.

Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Asap yang memburuk berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan dan aktivitas operasional Bandara Internasional Supadio.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penurunan hotspot tidak boleh diterjemahkan sebagai berakhirnya ancaman.

Pada kawasan gambut, api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memunculkan asap meski kebakaran di permukaan telah dipadamkan.

Karena itu, Kalimantan Barat tetap ditempatkan sebagai salah satu wilayah prioritas.

Pemerintah meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam situasi cuaca dan tingkat kerawanan saat ini.

Penegakan hukum juga akan dilakukan secara tegas, terukur dan tidak pandang bulu terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik perorangan maupun korporasi.

“Penanganan Karhutla perlu dilaksanakan secara preventif, prediktif dan responsif dengan mengutamakan deteksi dini, kecepatan respons, ketepatan penempatan sumber daya serta kesinambungan operasi,” demikian substansi arahan Menteri Kehutanan dalam rapat tersebut.

Rapat koordinasi itu sekaligus menegaskan satu pesan: Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu institusi.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BMKG, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat harus bergerak dalam satu pola operasi.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar kebakaran tidak kembali membesar ketika kondisi cuaca mengering dan kawasan gambut kehilangan kelembapannya.

Pemerintah pusat pun memberikan apresiasi kepada TNI-Polri dan seluruh stakeholder atas kerja bersama dalam menekan ancaman Karhutla di Kalimantan Barat.

Mully /Juan//Radar Indonesia