Pemkab Samosir Hentikan Kembali Operasional Dua Gedung Usaha Tidak Memiliki PBG

SAMOSIR,RI-  Pemerintah Kabupaten Samosir kembali mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, tetapi tetap menjalankan aktivitas usahanya. Sebagai bentuk penegakan peraturan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir kembali melakukan penertiban terhadap dua bangunan gedung usaha yang sebelumnya telah diimbau untuk menghentikan operasional sementara, namun masih ditemukan beroperasi dan belum menuntaskan proses perizinan, Rabu (11/11/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kasat Pol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu.

Dalam penertiban tersebut, tim terpadu kembali melakukan penempelan stiker penghentian operasional sebagai bentuk peringatan lanjutan sekaligus penegasan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sebelum beroperasi. Tim juga mengingatkan bahwa pencabutan atau pemindahan stiker secara sepihak merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berujung pada tindakan lebih tegas, termasuk penutupan permanen bangunan usaha.

Penertiban ini menegaskan bahwa proses pengurusan izin yang sedang berjalan tidak serta-merta memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk tetap beroperasi. Selama persyaratan perizinan belum dipenuhi dan izin belum diterbitkan, operasional usaha wajib dihentikan sementara. Pemerintah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi keharusan.

Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi tim terpadu.

Ia juga mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak berwajib.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta para pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian persyaratan perizinan.

Menurutnya, pemerintah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, apabila belum menunjukkan kesungguhan dalam menuntaskan perizinan, penghentian sementara operasional menjadi langkah yang harus dilakukan agar pemilik usaha dapat lebih fokus menyelesaikan seluruh persyaratan.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.

Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan gedung yaitu hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Sementara itu, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.

Sementara itu, Satpol PP dan tim terpadu melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan tetap melakukan penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban ini bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas usaha, melainkan memastikan terciptanya iklim usaha yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Samosir tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan berinvestasi, namun setiap kegiatan usaha harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Jackson Pandiangan)