Lima Tahun Konsisten Informatif, Kota Mojokerto Dipuji Komisi Informasi Jatim

KOTA MOJOKERTO,RI- Konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan keterbukaan informasi publik mendapat apresiasi dari tim penilai Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. Dalam wawancara evaluasi dan monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur 2026, Kota Mojokerto dinilai memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan layak menjadi contoh bagi daerah lain.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, setelah mendengarkan paparan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari secara daring di Balai Kota Mojokerto, Kamis(12/11), mengenai berbagai upaya dan inovasi keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan Pemkot Mojokerto.

“Paparan yang luar biasa, paparan yang komplit, paparan yang sistematis. Dan menurut kami memang Kota Mojokerto ini yang paling saya garis bawahi adalah konsistensi. Lima tahun berturut-turut (predikat informatif). Itu luar biasa,” ungkap Nur Aminuddin.

Ia juga menilai berbagai inovasi pelayanan informasi yang dikembangkan Pemkot Mojokerto layak menjadi benchmark atau percontohan bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan keterbukaan informasi publik.

Dalam paparannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan, Kota Mojokerto berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama lima tahun terakhir. Capaian tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata di atas 97, bahkan pada penilaian tahun 2025 mencapai 99,45.

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar untuk mempertahankan predikat informatif, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Tantangan bukan berarti tidak ada, tapi kami berupaya bagaimana memastikan kualitas keterbukaan informasi tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian, tetapi bagaimana kami memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan,” jelas Ning Ita.

Lebih jauh, Ning Ita mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu strategi Pemkot Mojokerto untuk memperkenalkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan, Kota Mojokerto memiliki keterbatasan sumber daya alam dan wilayah yang relatif kecil dibandingkan daerah lain. Karena itu, pemerintah perlu mencari cara agar kota ini memiliki daya tarik dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi.

Salah satunya dengan menyediakan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses, sehingga masyarakat dari luar daerah dapat mengenal berbagai potensi Kota Mojokerto, mulai dari destinasi wisata, kuliner, hingga kegiatan yang diselenggarakan di kota ini.

“Keterbukaan informasi publik ini salah satu strategi bagi kami untuk mendorong arahnya ke sana,” ungkapnya.

Untuk mendukung strategi tersebut, Pemkot Mojokerto mengembangkan berbagai inovasi. Di antaranya Duta Keterbukaan Informasi Publik (Duta KIP) dan KIP Goes to School yang melibatkan generasi muda sebagai agen literasi informasi. Program ini telah menjangkau 11 sekolah di Kota Mojokerto.

Ada pula PPID Award yang melibatkan 32 perangkat daerah dan 18 kelurahan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di seluruh lingkungan Pemkot Mojokerto.

Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Mobil Videotron untuk diseminasi informasi publik yang berkeliling ke sejumlah titik keramaian. Sementara Tourism Information Center (TIC) dikembangkan untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi destinasi, kuliner, dan produk UMKM lokal. Layanan ini telah terhubung dengan 100 mitra UMKM dan jasa lokal serta 18 kelompok sadar wisata di seluruh kelurahan.

Selain inovasi digital, Pemkot Mojokerto juga menyediakan layanan informasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas yang disiapkan antara lain juru bahasa isyarat, guiding block, lift braille, fitur suara pada website, hingga fasilitas khusus di Mal Pelayanan Publik Gajah Mada.

Bagi Ning Ita, keterbukaan informasi pada akhirnya bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ia ingin masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan anggaran secara berintegritas.

“Kami ingin ini menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat kami. Bahwa Pemerintah Kota Mojokerto ini memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran secara berintegritas dan itu diketahui oleh publik,” tuturnya.

Ia meyakini, keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting agar berbagai program pembangunan dapat diterima dan mendapat dukungan masyarakat.

“Sehingga dengan begitu tentu tingkat kepercayaan masyarakat kami terhadap kehadiran pemerintah ini akan semakin kuat. Dan ketika itu tercapai, maka saya yakin, saya optimis program apa pun yang kita buat, yang kita rencanakan itu pasti akan mudah untuk diterima oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam setiap program dan kegiatan pemerintah juga pasti akan tinggi karena mereka punya tingkat kepercayaan atau trust terhadap kehadiran kami sebagai pemerintahan di Kota Mojokerto,” pungkasnya.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui regulasi, pembinaan berkala, evaluasi terhadap perangkat daerah, serta dukungan anggaran. Dengan berbagai upaya itu, Pemkot Mojokerto terus mendorong keterbukaan informasi agar tidak berhenti sebagai capaian penilaian, tetapi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (Rdwn)