Wali Kota Cimahi: Angka PHK Bukan Sekadar Statistik, Melainkan Nasib Keluarga
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 2 menit yang lalu
- visibility 3
- print Cetak

CIMAHI, RI– Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepatuhan pengupahan masih menjadi tantangan serius bagi dunia ketenagakerjaan di Kota Cimahi.
Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menekankan bahwa penanganan masalah perburuhan tidak bisa hanya dilihat di atas kertas, melainkan harus menyentuh aspek kemanusiaan dan keberlangsungan hidup keluarga pekerja.
Penegasan itu disampaikan Ngatiyana saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Cimahi di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Selatan.
“Bagi saya, setiap angka PHK itu bukan sekadar data statistik, tetapi ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan ada masa depan yang harus kita pikirkan bersama,” ungkap Ngatiyana di hadapan perwakilan serikat pekerja.
Selain isu PHK, ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak normatif buruh dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan pengupahan. Menurutnya, iklim usaha yang sehat hanya bisa terwujud jika tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebagai regulator.
Untuk meminimalkan potensi konflik di lapangan, Ngatiyana menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi agar lebih proaktif menjalin komunikasi dua arah dengan serikat buruh maupun kalangan pengusaha.
Jika terjadi perselisihan hubungan industrial, jalur musyawarah harus dikedepankan sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
Di sisi lain, fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja juga akan diperketat melalui sinergi bersama jajaran pengawas ketenagakerjaan.
Ngatiyana berharap keterbukaan komunikasi menjadi kunci utama dalam meredam setiap gesekan di lingkungan kerja.
“Mari kita bangun hubungan industrial yang sehat. Kalau ada perbedaan, kita bicarakan. Kalau ada persoalan, kita cari jalan keluarnya,” pungkasnya. R. Harry KP
- Penulis: Redaksi Pagi




Saat ini belum ada komentar