Pemkot Cimahi Jalani Verifikasi Lapangan PUG, Tegaskan Komitmen Pembangunan Setara dan Inklusif
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 1 menit yang lalu
- visibility 1
- print Cetak

CIMAHI,RI– Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan setara bagi seluruh warganya. Komitmen ini diuji dalam kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024–2025 yang digelar bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI di Aula Gedung A Pemkot Cimahi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, yang mengikuti kegiatan secara daring, menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif atau perburuan trofi semata.
“Bagi kami, anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir.
Tujuan sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Jadikan verifikasi ini sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” tegas Ngatiyana.
Ngatiyana memaparkan, secara kelembagaan, Pemkot Cimahi telah menuntaskan pembentukan focal point PUG di seluruh perangkat daerah (100 persen), lengkap dengan dukungan regulasi dan penganggaran. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga telah menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS), yang diiringi dengan penguatan basis data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi.
Di level implementasi, berbagai program unggulan terus digulirkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung, mulai dari pemberdayaan ekonomi UMKM perempuan, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), hingga inovasi penanganan stunting terpadu (Kera Sakti) dan kelas bimbingan pranikah daring (Kelambi Catin).
Senada dengan Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Maria Fitriana, yang hadir langsung di lokasi acara, memandang PUG sebagai fondasi strategis agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam arus pembangunan.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun latar belakang sosial. Perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya harus mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujar Maria.
Untuk menjaga keberlanjutan tersebut, Maria menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk fokus pada penguatan kelembagaan, regulasi, perencanaan anggaran yang responsif gender, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks.
Dalam sesi pemaparan teknis, Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cimahi menjelaskan bahwa agenda PUG telah dikunci dalam Misi ke-5 RPJMD Kota Cimahi 2025–2029. Pelaksanaannya ditopang payung hukum yang kuat, seperti Perda No. 4 Tahun 2018 dan Perwal No. 2 Tahun 2023, serta dikawal oleh Tim Driver, Tim Teknis, Pokja PUG, hingga layanan pembelajaran keluarga PUSPAGA Maheswari.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Cimahi juga memamerkan terobosan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang dirancang khusus menjamin kesetaraan hak sipil warga rentan dan pelajar. Sejumlah inovasi unggulan tersebut meliputi:
PANCEKAS: Layanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pelajar usia 16–17 tahun yang berhasil menyentuh capaian 95 persen dan memangkas antrean hingga 70 persen.
JEBOL BAWA TAS: Layanan jemput bola door-to-door yang menyasar lansia dan penyandang disabilitas.
NANDUR: Pelayanan adminduk yang tetap buka pada akhir pekan dan hari libur.
DILANDACITA: Sistem pelayanan adminduk digital gratis yang beroperasi penuh selama 24 jam.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi beserta pendamping lapangan perempuan kepala keluarga, para staf ahli, asisten daerah, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cimahi. R. Harry KP
- Penulis: Redaksi Pagi




Saat ini belum ada komentar