Ketua F Wamipro M. Suhri Angkat Bicara Terkait Pengusiran Wartawan Di DPRD Kota Probolinggo
Probolinggo,RI-
Pengusiran yang dilakukan oleh salah satu staf Sekretariat Dewan (Sekwan) terhadap wartawan yang sedang bertugas meliput di DPRD Kota Probolinggo berbuntut panjang. Kejadian ini memicu protes keras dari para jurnalis yang merasa tindakan tersebut tidak hanya merendahkan profesi mereka, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan pers. Belasan awak media yang hadir merasa marah dan kecewa atas sikap staf tersebut, yang dinilai mencoreng nama baik media di mata publik. Kamis (31/10/24)
“Ada salah satu rekan kita (wartawan) yang diusir saat melakukan peliputan,” kata salah seorang jurnalis yang menyaksikan kejadian tersebut. Ucapan ini menggambarkan perasaan kecewa yang meluas di kalangan awak media yang merasa tugas mereka diabaikan dan tidak dihargai.
M. Suhri, Ketua Forum Wartawan Mingguan Probolinggo (F Wamipro), tidak tinggal diam menanggapi insiden ini. Ia mengutuk keras tindakan pengusiran yang dilakukan terhadap wartawan dan menekankan pentingnya menghormati kebebasan pers di Indonesia. Menurutnya, wartawan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi yang akurat kepada publik.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Wartawan yang sedang bertugas seharusnya diberikan ruang untuk menjalankan tugasnya tanpa ada hambatan. Tindakan pengusiran ini mencederai semangat keterbukaan informasi dan merusak hubungan baik antara media dan institusi pemerintahan,” ujar Suhri.
Lebih lanjut, Suhri menegaskan bahwa media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk institusi pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa F Wamipro akan terus mengawal kebebasan pers dan mendukung para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. “Kita berharap pihak terkait segera mengambil langkah tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Wartawan bekerja bukan hanya untuk media, tapi juga untuk masyarakat yang membutuhkan informasi yang benar dan transparan,” tegasnya.
Suhri juga mengajak pemerintah daerah dan institusi terkait untuk lebih terbuka terhadap kehadiran wartawan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. “Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi. Kami berharap semua pihak bisa lebih kooperatif dan memahami pentingnya kebebasan pers demi terciptanya pemerintahan yang transparan,” ujarnya.
Dengan adanya pernyataan tegas dari Ketua F Wamipro, diharapkan kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih menghargai kerja jurnalis. Kebebasan pers harus dijaga dan dihormati demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat. Kejadian ini juga mengingatkan kita semua bahwa penghormatan terhadap profesi wartawan adalah bagian dari penghargaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan.(suh)
Pos Terkait
HARI JADI KOTA PONTIANAK
CUKAI ROKOK ILEGAL
PEMILUKADA
HUT KORAN RADAR INDONESIA
DIGITAL RI EDISI 259
DIGITAL RI EDISI 258
DIGITAL RI EDISI 257
DIGITAL RI EDISI 256
DIGITAL RI EDISI 254
DIGITAL RI EDISI 255
Tidak ada komentar