Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Budaya Sadar Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan

Mojokerto, RI — Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, secara daring membuka kegiatan Asistensi Manajemen Risiko yang digelar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Mojokerto, Kamis (30/10).

Dalam arahannya, wali kota yang kerap disapa Ning Ita ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi pemerintah tidak hanya diukur dari capaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, serta mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Baca Juga

Petugas Satsamapta Polres Kayong Utara Laksanakan Patroli Sambang Kamtibmas, Masyarakat Apresiasi Kehadiran Polisi

22 Agu 2025

“Pengembangan budaya sadar risiko merupakan kunci utama dalam memperkuat penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni: peningkatan kesadaran berbudaya sadar risiko, manajemen perubahan budaya risiko organisasi, dan penyempurnaan budaya sadar risiko organisasi,” kata Ning Ita

Ning Ita juga menjelaskan selain komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko pada setiap pengambilan keputusan sebagai bentuk nyata pengembangan budaya sadar risiko, juga harus ada penyampaian informasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran, penyediaan program pelatihan manajemen risiko, serta pengintegrasian manajemen risiko dalam seluruh proses bisnis organisasi.

“Langkah-langkah ini menjadi pijakan penting untuk memastikan bahwa budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto,” tegas Ning Ita.

Baca Juga

Satgas TMMD ke-122 Imbangan Kodim 1209/Bky Turunkan Semen untuk Proses Pengecoran Tiang Bak Penampungan Air Bersih

19 Okt 2024

Dalam kesempatan tersebut, Ika Puspitasari juga menyampaikan bahwa implementasi manajemen risiko di Kota Mojokerto telah selaras dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan/FCP). Regulasi ini mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan manajemen risiko SPBE, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan — baik strategis, operasional, maupun teknologi informasi — memiliki sistem pengendalian risiko yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Menutup pengarahannya, Ning Ita berharap kegiatan asistensi ini dapat menjadi sarana bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi dalam membangun sistem manajemen risiko yang kokoh, efektif, dan berdaya guna.

“Dengan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, saya yakin Pemerintah Kota Mojokerto akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat pondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(Rdwn)