DPRD Kota Probolinggo F-PKB Soroti Ketimpangan Belanja Daerah Dalam R-APBD 2026

PROBOLINGGO,RI- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Probolinggo melontarkan kritik pedas terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 dalam sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi, Rabu (19/11/2025) malam. Kritik tersebut terutama diarahkan pada ketimpangan komposisi anggaran yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan warga.

Sorotan tajam itu disampaikan langsung oleh H. Syaiful Iman, juru bicara F-PKB, yang membuat suasana sidang seketika hening. Menggunakan perumpamaan sederhana namun menohok, ia menggambarkan betapa jauhnya perbandingan antara belanja birokrasi dan belanja publik.

“Ibarat membeli kambing seharga tiga juta rupiah, tapi ongkosnya empat puluh juta,” ujar Syaiful, disambut gumam kaget dari sejumlah anggota dewan.

Dalam paparannya, F-PKB menilai bahwa persoalan utama terletak pada komposisi belanja daerah yang dinilai tidak proporsional. Belanja modal yang seharusnya menopang peningkatan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat hanya dianggarkan sebesar Rp58 miliar. Padahal, total belanja mengalami kenaikan dari Rp967,7 miliar menjadi Rp987,8 miliar, dengan tambahan Rp20,1 miliar.

Namun, tambahan anggaran itu tidak mengubah porsi belanja yang dianggap timpang. Selisih hingga Rp869 miliar yang terserap untuk belanja operasional dan birokrasi memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas dan prioritas pemerintah dalam penyusunan anggaran.

Menurut F-PKB, komposisi semacam ini menggambarkan ketidakselarasan kebijakan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperlihatkan bahwa anggaran belum sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.

F-PKB juga menyoroti sejumlah janji politik yang belum terealisasi, salah satunya terkait kenaikan insentif RT/RW menjadi Rp1 juta per bulan. Janji tersebut, yang disampaikan saat kampanye pasangan wali kota dan wakil wali kota, ternyata tidak muncul dalam draf R-APBD tahun 2026.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal komitmen terhadap warga yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial,” tegas Syaiful.

Fraksi tersebut menekankan bahwa penguatan peran RT/RW tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga perlu dukungan anggaran yang memadai sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja kemasyarakatan.

Bidang UMKM pun tidak luput dari kritik. Program pelatihan yang digagas dinilai tidak efektif, sementara dukungan permodalan belum terlihat konkret dalam rancangan anggaran. Hal ini dinilai ironis karena UMKM merupakan sektor paling vital bagi perekonomian masyarakat Kota Probolinggo.

Selain itu, F-PKB kembali mengingatkan persoalan klasik yaitu rendahnya serapan anggaran. Menurut catatan fraksi, akar masalahnya masih sama: lemahnya perencanaan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kelemahan ini berakibat pada keterlambatan pelaksanaan program penting yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

“APBD adalah dokumen hidup. Ia harus berpihak pada warga, bukan sekadar formalitas,” ujar Syaiful.

Sorotan F-PKB tidak berdiri sendiri. Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menguatkan kritik tersebut. Menurutnya, semua pendapat yang disampaikan fraksi tersebut bersumber dari data resmi yang diserahkan oleh Pemkot Probolinggo sendiri.

“Setelah kita cek ulang dengan dokumen yang dikirimkan, memang ada ketidaksesuaian. Bahkan kami langsung cek ke OPD terkait,” jelas Mujib.

Mujib berharap Pemkot Probolinggo dapat lebih cermat dan teliti dalam penyusunan anggaran, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan informasi maupun kebijakan yang merugikan masyarakat.

Kritik keras F-PKB menjadi perhatian serius dalam proses lanjutan pembahasan R-APBD 2026. Tanggapan resmi dari Pemkot Probolinggo sangat dinantikan, mengingat poin-poin kritik tersebut menyangkut hajat hidup warga serta arah pembangunan Kota Probolinggo tahun depan.

Keputusan dan perbaikan yang diambil pemerintah nantinya akan sangat menentukan kualitas belanja publik, efektivitas program pembangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan kritik yang begitu mendasar, publik berharap pembahasan R-APBD 2026 tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan anggaran yang berpihak pada kebutuhan warga Kota Probolinggo.(Suh)