Gelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto Terkait 3 Rancangan Raperda

MOJOKERTO – RI, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto digelar bersama Bupati Mojokerto terkait dengan 3 rancangan Raperda Kabupaten Mojokerto diantaranya,

1. Raperda Tentang Ketahanan Pangan Daerah.

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Di Pesantren, Senin (5/4/21).

Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Mojokerto atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dari DPRD Kabupaten Mojokerto atas rancangan 3 Raperda.

Rapat Paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Mojokerto Subandi dan M. Sholeh, yang di hadiri oleh Bupati Mojokerto Dr. Hj. Ikfina Fatmawati,Msi., 28 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Pj Sekda Kabupaten Mojokerto Himawan Subagio, Forkopimda, dan Kepala OPD Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Dr. Hj. Ikfina Fatmawati, Msi., dalam Rapat Paripurna menanggapi serta mengungkapkan Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD atas rancangan 3 Raperda, “kesempatan ini kami menyampaikan 3 Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya serta seluruh pertanyaan saran masukan serta dukungan dari seluruh Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Ini merupakan wujud sinergitas baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam mewujudkan pembentukan Peraturan Daerah  sesuai dengan hukum yang ingin dicapai dan demi masyarakat Kabupaten Mojokerto,” ucap Bupati Mojokerto.

Dengan banyaknya pertanyaan, saran dan masukan dari masing-masing Fraksi DPR RI terhadap 3 rancangan tersebut,  maka dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Sidang Dewan ini jawaban yang kami sampaikan lebih kepada hal-hal yang bersifat umum sedangkan jawaban secara lengkap untuk masing-masing Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Salah satu Fraksi mempertanyakan bagaimana bentuk konkrit dalam melindungi dan memberdayakan Petani serta pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan yang dalam hal ini merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah.

“Hal tersebut dapat kami berikan tanggapan bahwa terkait kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan Petani serta prosedur produsen pangan secara konkrit dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan dana agar bisa dimanfaatkan untuk pengolahan menjadi produk pangan sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang bersaing” ujar  Bupati Kabupaten Mojokerto.

Terkait dengan Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika, terdapat pertanyaan dari salah satu Fraksi mengenai bagaimana upaya pemberantasan peredaran Narkoba di kalangan Siswa, Mahasiswa serta masyarakat lainnya.

Dalam hal ini kami jelaskan, bahwa dalam rangka menetapkan permasalahan Narkoba yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kami berkomitmen untuk terus menggalakkan sosialisasi dan  pembinaan kepada masyarakat termasuk di lingkungan Sekolah terkait dengan bahaya penyalahgunaan Narkotika di samping itu upaya pemberantasan peredaran Narkoba juga dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat termasuk di kalangan pendidikan untuk membentuk Relawan dan penggiat anti Narkoba yang akan bertugas menciptakan lingkungan bersih Narkoba.

Tentang fasilitas di Pesantren, salah satu Fraksi yang mencermati, apakah penyelenggaraan fasilitas di Pondok Pesantren juga diperuntukkan bagi Pesantren Tradisional, dalam hal ini belum terjamah untuk pemberian bantuan sama sekali.

Menanggapi pertanyaan di atas dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya Pesantren yang dapat diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah adalah Pesantren yang memenuhi kriteria sesuai batasan pengertian atau definisi sebagaimana mestinya dengan persyaratan dalam Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan dunia atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya yang didirikan oleh perseorangan, Yayasan, Organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyampaikan akhlak mulia.

Sebagai wujud pertanggung jawaban atas pemberian fasilitas tersebut maka setiap Lembaga wajib melaporkan output dan outcome dan Keluaran yang dicapai sehingga dapat dinilai dampak kemanfaatannya bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Harapan kami agar Rancangan peraturan daerah yang telah kami ajukan tersebut dapat dilanjutkan ke dalam tahap pembahasan bersama mendapatkan persetujuan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur dan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Demikian jawaban sekaligus Pandangan Umum yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya dan semoga 3 Raperda tersebut segera disahkan menjadi Perda oleh Dewan agar bisa kita terapkan oleh Pemerintah Daerah Mojokerto,” pungkas Dr. Hj.Ikfina Fatmawati. Msi., Bupati Mojokerto. (Adv/Bams)