Herman Hofi: Penyidik Sudah Harus Memiliki Landasan Hukum Sebelum.Meningkatkan Status Perkara
- account_circle Redaksi Pagi
- calendar_month 25 menit yang lalu
- visibility 6
- print Cetak
PONTIANAK,RI-Pernyataan Dirreskrimsus Polda Kalbar yang menyatakan kasus KUR Bank Kalbar sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga saat ini masih berfokus mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka, kata .DR.Herman.Hofi Munandar .
Penyidik telah memperlihatkan adanya kekeliruan prosedural yang cukup mendasar.
Dalam sistem peradilan pidana kita bahwa, kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan seharusnya didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup ujar nya.
Artinya, penyidik sudah harus memiliki landasan hukum yang memadai sebelum meningkatkan status perkara.
Ketika setelah naik sidik penyidik masih menyatakan “sedang mengumpulkan alat bukti”, maka yang terjadi sesungguhnya adalah elevasi status perkara yang prematur.
Persoalan ini terkesan
status yang dipaksakan tanpa kelengkapan alat bukti.tuturnya.
Hal ini ,berpotensi ada nya pelanggaran asas due process of law, karena status penyidikan membuka ruang tindakan paksa (penggeledahan, penyitaan, bahkan penahanan) yang seharusnya hanya dilakukan jika sudah ada dasar bukti yang memadai.
Membuka ruang interpretasi bahwa proses hukum berjalan tidak objektif dan cenderung dipaksakan.
Menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang sedang diperiksa, termasuk pejabat bank yang kemungkinan besar akan dipanggil.
Lebih lanjut, pernyataan bahwa kerugian negara “masih dihitung dan belum bisa dipublikasikan” juga memperkuat kesan bahwa penyidik belum memiliki konstruksi perkara yang matang.
Dalam perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan kredit, perhitungan kerugian negara biasanya menjadi salah satu fondasi utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana.
Jika perhitungan itu masih samar, maka dasar untuk menaikkan status ke penyidikan menjadi semakin lemah.
Penyidik seharusnya lebih berhati-hati.
Lebih baik memperpanjang tahap penyelidikan dan memastikan kelengkapan bukti terlebih dahulu, daripada menaikkan status perkara secara terburu-buru kemudian kembali “mengumpulkan alat bukti”.
Langkah yang terburu-buru justru dapat melemahkan posisi hukum kepolisian sendiri di kemudian hari, baik di tingkat penuntutan maupun di pengadilan tutur Herman Hofi.
Proses hukum yang profesional dan transparan, sebagaimana diklaim, justru harus dimulai dari ketelitian dalam menentukan status perkara, bukan dari kecepatan menaikkan statusnya pungkasnya
// Tim// Red//
- Penulis: Redaksi Pagi
Saat ini belum ada komentar