Integrasikan Gender dalam Pembangunan, Kota Mojokerto Bidik Predikat Mentor APE

Integrasikan Gender dalam Pembangunan, Kota Mojokerto Bidik Predikat Mentor APE

Kota Mojokerto, RI – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh tahapan pembangunan. Komitmen tersebut mengantarkan Kota Mojokerto meraih nilai di atas 1.000 pada verifikasi administrasi Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 (PPE 2026), sekaligus meningkatkan optimisme meraih predikat Mentor dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagaimana dipaparkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam verifikasi lapangan PUG secara daring dari Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Kamis (12/11).

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi bagian penting dari rangkaian evaluasi PUG.

“Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman, konfirmasi, dan validasi terhadap data serta informasi penyelenggaraan PUG yang telah disampaikan melalui aplikasi. Hasil verifikasi ini nantinya menjadi bahan pertimbangan kami dalam menentukan daerah yang layak mendapatkan penghargaan Parahita Ekapraya,” jelas Eni.

Ia menambahkan, proses evaluasi telah melalui tahapan verifikasi mandiri dan verifikasi administrasi. Seluruh hasil penilaian akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan daerah penerima penghargaan.

Ning Ita sapaan akrab wali kota menyampaikan, Kota Mojokerto sebelumnya meraih predikat Madya pada 2021 dan Nindya pada 2023. Pada 2024, nilai verifikasi administrasi mencapai 972,47, sedangkan pada 2025 berhasil melampaui 1.000.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG. Harapannya, Kota Mojokerto dapat meraih predikat Mentor,” tutur Ning Ita.

Menurutnya, pelaksanaan PUG di Kota Mojokerto memiliki landasan regulasi, di antaranya Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, Perwali Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaannya, serta Perwali Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2025–2026.

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui Kelompok Kerja PUG yang melibatkan seluruh perangkat daerah, focal point, tim penggerak, dan gender champion. Seluruh perangkat daerah serta 18 kelurahan juga telah mendapatkan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Selain itu, terdapat 28 personel yang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi PUG.

Ning Ita menjelaskan, PUG telah diintegrasikan dalam tujuh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan hingga pelaporan. Pada tahap perencanaan, Bapperida bertugas mengawal integrasi PUG dalam program pembangunan daerah.

“Terkait penganggaran, kami memastikan PUG sudah masuk sejak proses penyusunan KUA-PPAS. Anggaran responsif gender telah tercantum dalam KUA-PPAS dan selanjutnya disahkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan,” jelasnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, integrasi PUG diwujudkan melalui kegiatan responsif gender yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah bersama stakeholder terkait. Pemkot Mojokerto juga memiliki kebijakan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan PUG berjalan sesuai tujuan, disertai pengawasan dan pelaporan.

“Hasil pelaksanaan PUG di daerah dapat terlihat dalam pelaporan, baik melalui LAKIP, LPPD, LKPJ maupun LKjIP,” tambahnya.

Pemkot Mojokerto juga mengembangkan Satikomo sebagai pusat data terpilah lintas sektor, termasuk data kesehatan ibu dan anak serta data lain yang mendukung analisis gender. Dari sisi capaian pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto pada 2025 mencapai 82,35 dengan kategori sangat tinggi. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di atas capaian Jawa Timur dan nasional, sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) relatif rendah.

Sejumlah inovasi turut mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Canting Gulo Mojo, Kerapu Enak, dan Lakon Kumis Mas Gege. Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix, mulai dari organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, kepolisian hingga masyarakat. (Rdwn)