Kadis PUPR Dorong Penganggaran Infrastruktur yang Sesuai Kebutuhan Masyarakat

PROBOLINGGO,RI- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo mengusulkan dukungan tambahan anggaran untuk memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan, jalan lingkungan, serta daerah irigasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Gofur Effendy, ST, MSI, saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPRD Kota Probolinggo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (14/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Kadis PUPR Kota Probolinggo Gofur Effendy, ST, MSI, menjelaskan bahwa secara umum rancangan anggaran yang dibahas tidak jauh berbeda dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelumnya. Namun, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp6 miliar dari alokasi awal menuju Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Tambahan tersebut direncanakan untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur, di antaranya Rp2 miliar untuk penanganan Jalan Citarum, penambahan anggaran Rp3,65 miliar untuk pembangunan Jalan Cokro, serta Rp400 juta untuk pemeliharaan daerah irigasi.

Khusus untuk Jalan Cokro, anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp20 miliar akan ditingkatkan menjadi Rp23,65 miliar. Dinas PUPR berharap proses perencanaan dan pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pekerjaan bisa segera dimulai pada awal tahun anggaran.

“Kami berharap pada awal tahun sudah bisa mendapatkan pemenang tender. Dengan begitu, sekitar akhir Maret sudah ada pemenang sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih panjang,” jelas Gofur Effendy.

Menurutnya, percepatan proses pengadaan sangat penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun. Dengan waktu pengerjaan yang lebih panjang, pelaksanaan proyek diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan hasilnya sesuai dengan perencanaan.

Dalam pembahasan bersama Komisi III DPRD, persoalan keterbatasan anggaran pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan juga menjadi perhatian. Gofur mengakui, kebutuhan penanganan infrastruktur jalan di Kota Probolinggo masih cukup besar, baik untuk jalan kota maupun jalan lingkungan.

Ia menjelaskan, panjang keseluruhan jalan kota di Probolinggo mencapai sekitar 199,1 kilometer. Dari total tersebut, kondisi jalan bervariasi, mulai dari rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, hingga jalan yang masih dalam kondisi baik.

“Untuk jalan kota, memang ada yang mengalami kerusakan berat, meskipun persentasenya relatif kecil, sekitar 0,65 persen. Selain itu, ada kerusakan ringan dan sedang, sementara sebagian besar lainnya masih dalam kondisi baik,” ungkapnya.

Gofur menegaskan, kondisi tersebut tetap membutuhkan perhatian melalui program pemeliharaan rutin maupun peningkatan kualitas jalan. Penanganan tidak hanya difokuskan pada jalan utama, tetapi juga jalan lingkungan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain faktor usia dan tingkat kerusakan jalan, pertumbuhan kawasan perumahan baru juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bertambahnya kawasan permukiman berpotensi meningkatkan kebutuhan pembangunan serta pemeliharaan akses jalan lingkungan.

Karena itu, Dinas PUPR menilai dukungan anggaran yang memadai diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat mengikuti perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Gofur mengakui bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, ia berharap tambahan dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, termasuk jalan lingkungan, dapat menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027.

“Kami menyadari anggaran yang tersedia tidak besar. Namun, dukungan tambahan untuk dua kebutuhan tersebut, yakni peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jalan lingkungan, sangat kami harapkan,” tegasnya.

Melalui pembahasan Raperda APBD 2027 bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Dinas PUPR berharap alokasi anggaran infrastruktur dapat semakin tepat sasaran, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan daerah.

Dengan dukungan anggaran dan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Probolinggo diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.(suh)