Kantor Pemkab Sumenep Dan Kantor DPRD Sumenep Di Kepung Aliansi (BEM) Sumenep Menolak Kenaikan BBM

SUMENEP – RI, Aliansi (BEM) Sumenep mendatangi Kantor Pemkab Sumenep dan Kantor DPRD sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat kecil terkait kenaikan BBM yang sudah menyengsarakan rakyat.

Karena setiap kenaikan BBM tentunya membuat kebutuhan pangan ikut naik yang seakan tak pernah difikirkan oleh pemerintah pusat.

Sehingga para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi (BEM) Sumenep turun ke jalan memintah Pemerintahan Kabupaten Sumenep harusnya menolak jangan cuma diam saja membisu dan selalu menginyakan setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Pusat. Fikirkan nasib masyarakat kecil yang selalu menanggung akibat karena kenaikan BBM ini. Kedatangan Mahasiswa ke Kantor Pemkab Sumenep ditemui Wakil Bupati Sumenep di depan Kantor Pemkab Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Selasa (6/9/2022).

Unjuk Rasa tersebut dimulai sekira pukul 9.30 WIB dan dikawal langsung Kapolres Sumenep bersama Jajarannya.

Dalam orasinya para Pendemo meminta supaya Bupati Sumenep menolak kenaikan BBM yang mengakibatkan masyarakat sebagai Korban. “Dimana setiap kenaikan BBM pastinya kebutuhan pokok ikut naik, sehingga dalam setiap kebijakan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan tidak pernah berfikir akan mengakibatkan dan berimbas pada masyarakat bawah. Maka dari itu kami minta pada Pemkab Sumenep menolak kebijakan kenaikan BBM ini yang menyengsarakan rakyat,” tegasnya.

Dalam menanggapi Orasi para Pendemo yang disuarakan Mahasiswa yang tergabung Aliansi (BEM) Sumenep pada Pemerintahan Sumenep, dari pihak Pemkab Sumenep para Mahasiswa yang ditemui Wakil Bupati Nyai Eva menyatakan, bahwa dirinya mewakili Bupati Sumenep yang pada saat ini tidak bisa menemui para Mahasiswa dikarenakan ada acara di Kabupaten Aampang.

Awalnya Wakil Bupati mengajak para Mahasiswa untuk berdzikir namun langsung ditolak oleh para Mahasiswa. Kedatangannya untuk meminta jawaban ya atau tidak ikut menolak kenaikan BBM.

Wakil Bupati Nyai Eva melanjutkan sambutannya, “Insya’allah kita yakin sedang bersama-sama ingin mensejahterakan Rakyat di Indonesia di Kabupaten Sumenep sama. Hari ini saya mewakili Bapak Bupati karena Bupati sedang ada acara di Sampang MOU dengan Politeknik tidak bisa hadir, jadi saya ingin menyampaikan pesan dari beliau bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para Mahasiswa yang tergabung Aliansi (BEM) Sumenep ini, merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Kami akan berkoordinasi dengan forum pimpinan Kabupaten Sumenep. saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Sumenep kepada anak-anak mahasiswa, jadi saya akan menyampaikan aspirasi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah dari para perwakilan supaya mengirimkan surat sehingga bisa kita sikapi bersama,” tutupnya.

Para Mahasiswa mendengar jawaban dari Wakil Bupati yang tidak bisa memberikan kepastian ya atau tidak, sehingga Pendemo balik kanan meninggalkan Pemkab Sumenep langsung mendatangi Kantor DPRD Sumenep.

Di Kantor DPRD Sumenep penanggung jawab Demo Nur Hayat dalam orasinya juga meminta pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak menyetujui atau menolak kenaikan BBM. Karena DPRD merupakan Wakil Rakyat, seharusnya harus mempunyai tugas memikirkan nasib rakyat yang selalu menanggung beban setiap adanya kenaikan BBM.

Mengingat gaji dan fasilitas untuk DPRD dibayar memakai uang rakyat maka sepantasnya memikirkan nasib rakyat yang selalu menanggung beban akibat kenaikan BBM.

Jangan cuma datang ke tempat karaoke atau warung kopi. Jangan-jangan tidak ada di dalam Kantor sehingga Pendemo meminta ijin pada Ketua Fraksi yang menemuinya untuk memeriksa apakah Anggota DPRD ada di dalam atau tidak masuk Kantor.

Ketua Fraksi memberi ijin asal perwakilan saja, namun sempat ditolak oleh para Pendemo setelah bernegosiasi para Mahasiswa di ijinkan masuk dengan bergantian untuk mengkroscek Anggota Dewan masuk Kantor apa tidak.

Ketua Fraksi PKB mengatakan, “masalah kenaikan BBM masalah kita yang harus kita perjuangkan bersama untuk meraih dan mengharapkan bagaimana kesejahteraan masyarakat terwujud sampai ketingkat Desa.

Bahwa dari sebagian Pimpinan DPRD sudah menemui DPR RI Pusat dan dari surat yang kita tanda tangani saya fek sebagai tambahan dokunen hasil aspirasi masyarakat Sumenep yang dimotori oleh BEM Sumenep.

Jadi taman-teman ada 2 orang Anggota DPRD Sumenep sedang Standby di DPR RI hasil tuntutan Mahasiswa sebelumnya.

Kami yang semestinya ada disana juga tapi demi menemui kalian jadi tadi malam seluruh Fraksi dan kami sudah beritahukan pada Sekretaris DPRD agar supaya bisa menemui para Tamu kita.

Alhamdulillah para Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PKS jadi yang lain belum ada konfirmasi pada kami.

Jadi memang perlu diketahui Ketua DPR bukanlah kepada daerah jadi Ketua artinya keputusan Politik berbeda ini yang harus dipahami oleh adik-adik Mahasiswa bahwa misalnya hari ini tidak bisa menemui adik-adik Mahasiswa mungkin dipertemuan dan Rapat selanjutnya kami sampaikan aspirasi adik-adik Mahasiswa.

Kami mengucapkan terima kasih karena ini rumah kita dan daerah kita, bagaimanapun juga kita tetap menjaga kesopanan dan ahlak kita. Ilmu yang kita miliki kita manfaatkan dengan baik karena adik-adik ini merupakan harapan masa depan dan penerus bangsa mari kita jaga keamanan, kenyamana kami akan langsung menandatangi surat pernyataan bersama supaya cepat di fek ke pusat,” pintanya.

Kemudian Ketua Korlap membacakan Nota kesepakatan atas penolakan kebaikan BBM Selasa 6 September 2022, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep bersama seluruh Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep bersepakat untuk menolak  kenaikan  BBM.

Karena sudah berdampak  pada kehidupan masyarakat dan merusak struktur yang baru saja terbangun akibat pandemi Covid-19 dan implasi atas dasar itu kami menuntut pada DPR RI dan penghapusan (1) kenaikan BBM, (2) Kami DPRD Kabupaten Sumenep hari ini akan mengerimkan surat pada DPR RI  terkait penolakan kenaikan BBM. (M.one)