Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos, Pemkot Mojokerto Dorong Program Pemerintah Tepat Sasaran
- account_circle Radar Indonesia
- calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
- visibility 61
- print Cetak
Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos, Pemkot Mojokerto Dorong Program Pemerintah Tepat Sasaran
Kota Mojokerto, RI – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat validitas data kependudukan dan perlindungan sosial melalui optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga program perbaikan rumah, dapat diberikan secara tepat sasaran.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam kegiatan evaluasi IKD dan Perlinsos bertema “Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” di Kelurahan Prajuritkulon, Selasa (11/8/2026) menyampaikan perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk mengubah sistem identitas kependudukan dari bentuk fisik menuju digital. IKD tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menghadirkan data yang lebih valid dan terkini.
“Sekarang identitas kependudukan diarahkan dalam bentuk digital. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat karena penyimpanannya tidak perlu membawa dokumen fisik, cukup menggunakan gadget. Yang kedua, data informasi kependudukan menjadi jauh lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Ning Ita sapaan akrab wali kota .
Lebih lanjut, ia mengatakan validitas data sangat penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga sosial. Dengan sekitar 40 persen dari 142 ribu penduduk Kota Mojokerto menjadi sasaran bantuan sosial, baik dari APBN maupun APBD, data yang akurat diperlukan agar bantuan tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah telah menggulirkan digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang terintegrasi dengan IKD sebagai upaya menertibkan data dan meningkatkan ketepatan penerima bantuan sosial.
“Seringkali orang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos. Ada juga yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima. Ini yang sedang ditertibkan melalui Perlinsos digital yang ditautkan dengan IKD,” terangnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat hingga tingkat RT dan RW, Pemkot Mojokerto berharap capaian IKD dan Perlinsos dapat terus meningkat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dengan tepat sasaran. (Rdwn)
- Penulis: Radar Indonesia
Saat ini belum ada komentar