PEMDES Daandung Tidak Tepat Waktu (Lalai) Dalam Melaksanakan Proyek Pembangunan Ruamah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020

SUMENEP – RI, Terkait proyek pembangunan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2020 yang semestinya selesai pada waktunya, namun yang terjadi sampai tutup tahun 2020 belum rampung juga. Hanya sebagian yang dikerjakan sampai tutup tahun oleh Pemerintah Desa Daandung Kecamatan Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, Rabu (17/02/2021).

Dalam rangka ikut serta peran aktif sebagai kontrol sosial, kami dari Media Radar Indonesia mendapat laporan dari Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa Daandung, terkait proyek pembangunan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memakai Dana Desa (DD) tahun 2020 sampai tutup tahun belum selesai. Dari hasil investigasi langsung Awak Media pada Kades Daandung yang disaksikan Tokoh Pemuda setempat, Sairi menjelaskan, “bahwa benar proyek tersebut masih tahap pekerjaan,” tuturnya.

Baca Juga

Polres Mojokerto Kota Amankan Pelaku Penganiayaan

29 Okt 2024

Sementara itu bantuan yang di terima oleh masyarakat diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bantuan yang di terima masyarakat ada uang tunai dan material diantaranya ada yang menerima bantuan material 11 (sebelas) lembar asbes gelombang, 2 (dua) lembar triplek atas nama Raisa Dusun Labuan Pasir RT. 03/03 Desa Daandung, Munawiyya Dusun Daandung atas RT. 02/04 Desa Daandung menerima bantuan 6 (enam) lembar asbes gelombang, 9 kayu batangan sejenis plapon dan Suartina Dusun Bantilan RT. 01/01 Desa Daandung menerima uang tunai sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Untuk itu bahan atau matrial yang di terima oleh masyarakat Desa Daandung yang menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni, itu sangat tidak sesuai dengan nilai bantuan yang dari Pemerintah, disinggung kapan proyek tersebut diselesaikan Sairi kades Daandung berjanji yang disaksikan Tokoh Pemuda Desanya, “paling lambat akhir bulan Maret ini tahun 2021,” jelasnya.

Prihal ini tentunya menjadi perhatian Instansi terkait, agar para Kades yang ada khususnya di Kepulau tidak seenaknya melalaikan tugasnya. Semestinya setiap pekerjaan yang sudah lewat pada waktunya seharusnya dimasukkan ke silfa. (Mone/ Rmd)

Baca Juga

Pelanggaran Pilkades Kalianget Timur Dilaporkan Ke Kemenhum HAM Pemprov Jatim

23 Des 2019