Breaking News
light_mode
Trending Tags

Pemkab Bondowoso Revisi Perda LP2B, Cari Titik Temu Pembangunan dan Perlindungan Lahan Pertanian

  • account_circle Redaksi Pagi
  • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
  • visibility 96
  • print Cetak

BONDOWOSO,RI- Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai membenahi regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencari titik temu antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian.

Melalui uji publik rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) LP2B, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, DPRD serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memberikan masukan sebelum regulasi tersebut dibahas lebih lanjut di DPRD.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, Mulyadi, S.P., M.M., mengatakan uji publik menjadi bagian penting untuk memastikan aturan yang disusun tidak menghambat pembangunan, namun tetap menjaga keberadaan lahan pertanian.

Poin yang kami uji terkait pemanfaatan LP2B, baik untuk kepentingan strategis nasional, kepentingan umum maupun kepentingan sosial, ujar Mulyadi.

Menurutnya, berbagai masukan yang muncul akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perda. Pemerintah ingin aturan tersebut mampu memberikan ruang bagi pembangunan tanpa mengorbankan lahan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan.

Sebisa mungkin bagaimana pembangunan di Bondowoso ini bisa bergerak, tidak terbatas, tetapi juga tidak mengurangi keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan,tuturnya

Mulyadi menambahkan, perlindungan LP2B nantinya memiliki dasar hukum yang jelas. Perda juga akan mengatur konsekuensi bagi pihak yang melanggar ketentuan pemanfaatan lahan

yang utama adalah bagaimana kita mempertahankan keberadaan lahan pertanian terkait dengan ketahanan pangan. Konsekuensi apabila ada pelanggaran juga sudah diatur dalam aturan,icapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Hermanto, menilai revisi Perda LP2B diperlukan karena aturan sebelumnya masih menimbulkan persoalan di lapangan.

Salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat adalah ketika tanah milik pribadi ternyata masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kondisi tersebut membuat warga kesulitan ketika hendak membangun di atas tanah miliknya sendiri.

Tujuan LP2B ini adalah merevisi Perda yang sudah ada. Karena sebelumnya kita masih buta dengan apa yang kita masukkan dalam LP2B, sehingga dampaknya dirasakan pemerintah dan masyarakat,ucap Andi.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibenahi karena Bondowoso terus berkembang. Kebutuhan rumah, permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan akan terus meningkat.

Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki kewajiban mempertahankan lahan pertanian sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Karena itu, pemetaan ulang kawasan menjadi salah satu poin penting dalam revisi Perda tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan kawasan yang memang diperuntukkan bagi pengembangan memiliki kepastian status, sementara lahan pertanian yang dilindungi tetap dipertahankan.

Andi mengatakan, dalam perubahan regulasi tersebut terdapat penyesuaian kawasan yang memberikan ruang lebih luas bagi pembangunan. Lahan-lahan yang tidak lagi masuk dalam kawasan sawah dilindungi akan memiliki kejelasan zonasi sehingga masyarakat dan pemerintah memiliki acuan yang lebih pasti.

Pemerintah daerah melalui perubahan ini mereview kembali daerah-daerah yang memang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun. Sudah ada zonasinya dan petanya secara digital,tutunya.

MIa memastikan proses tersebut tetap harus diselaraskan dengan Perda RTRW serta dikonsultasikan dengan Kementerian ATR/BPN. Sinkronisasi tersebut penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Andi berharap perubahan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya warga yang memiliki lahan di kawasan yang memang diarahkan untuk pengembangan kota dan pembangunan.

Dengan demikian jangan sampai pemerintah melarang setelah masyarakat membangun. Melalui perubahan ini kita ingin melindungi warga yang membangun, terutama di kawasan yang memang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan kota,tuturnya.(Kirm)

  • Penulis: Redaksi Pagi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musrenbang Perubahan RPJMD Pemkab Lamandau Tahun 2018-2023 Bersama OPD Dan Unsur FKPD Melibatkan Pemprov Kalteng Via Virtual

    Musrenbang Perubahan RPJMD Pemkab Lamandau Tahun 2018-2023 Bersama OPD Dan Unsur FKPD Melibatkan Pemprov Kalteng Via Virtual

    • calendar_month Kamis, 21 Jan 2021
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 420
    • 0Komentar

    LAMANDAU – RI, Pemerintah Kabupaten Lamandau Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Perubahan Rencana Pemerintah Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang Perubahan RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 di Aula Bappeda Nanga Bulik, (20/1). Kegiatan dipimpin langsung Bupati Lamandau, Hendra Lesmana, dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unsur FKPD dan Musrembang melibatkan Pemprov Kalteng via virtual. […]

  • Pimpin Apel Perdana 2026, Wabup Samosir Ariston Sidauruk Tekankan Penguatan Kerja dan Peningkatan PAD

    Pimpin Apel Perdana 2026, Wabup Samosir Ariston Sidauruk Tekankan Penguatan Kerja dan Peningkatan PAD

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Redaksi Pagi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Samosir, RI –Mengawali tahun 2026, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk memimpin apel gabungan perdana di Halaman Kantor Bupati Samosir, Senin (5/1/2026). Apel tersebut diikuti para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam arahannya, Wabup Ariston menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan OPD […]

  • Polres Ketapang Raih Predikat Kualitas Tinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dari Ombudsman Republik Indonesia

    Polres Ketapang Raih Predikat Kualitas Tinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dari Ombudsman Republik Indonesia

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Pom py
    • visibility 294
    • 0Komentar

    Ketapang,RI – Polda Kalbar, Polres Ketapang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Kualitas Tinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Polres Ketapang dalam memberikan pelayanan publik yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Kapolres Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili Wakapolres Ketapang Kompol Frits […]

  • LEPAS KONTINGEN GRESIK, BUPATI TARGETKAN 5 BESAR PORPROV JATIM

    LEPAS KONTINGEN GRESIK, BUPATI TARGETKAN 5 BESAR PORPROV JATIM

    • calendar_month Minggu, 15 Jun 2025
    • account_circle Pom py
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Foto Pelepasan kontingen atlit Kab Gresik (kom) Gresik, RI — Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, secara resmi melepas keberangkatan kontingen atlet Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX yang akan digelar di Malang Raya. Acara pelepasan berlangsung di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP), Minggu (15/6). Dalam sambutannya, Bupati Fandi menyampaikan apresiasi atas […]

  • Koramil Trawas Dampingi Petugas PT. Pos Indonesia Salurkan Bansos Bagi Pelaku Usaha Mikro

    Koramil Trawas Dampingi Petugas PT. Pos Indonesia Salurkan Bansos Bagi Pelaku Usaha Mikro

    • calendar_month Jumat, 9 Des 2022
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 333
    • 0Komentar

    MOJOKERTO – RI, Pasca penyesuaian harga BBM, Pemerintah melalui Kemensos RI dan Kementerian lainnya mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menekan inflasi dampak kenaikan BBM meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan berbagai jenis dan skema yang besarannya bervariasi. Penyalurannya Bansos ini menggandeng PT. Pos Indonesia. Tak terkecuali diwilayah Kabupaten […]

  • Kodim 0819/Pasuruan Gelar Apel Penanggulangan Bencana Alam

    Kodim 0819/Pasuruan Gelar Apel Penanggulangan Bencana Alam

    • calendar_month Jumat, 5 Agt 2022
    • account_circle Radar Indonesia
    • visibility 285
    • 0Komentar

    PASURUAN – RI, Kasdim 0819 Pasuruan Mayor Arh M. Ridwan pimpin Apel gelar Pasukan dalam rangka penanggulangan becana alam yang ada di wilayah Kodim 0819/Pasuruan. Yang di ikuti oleh Personil Gabungan TNI, POLRI, DISHUB, POL PP dan BPBD bertempat di Lapangan Apel Makodim, Jalan Veteran No. 05 Kecamatan Pnaggungrejo Kota Pasuruan, Jum’at (5/8/22). Pelaksanaan Apel […]

expand_less