Pemkot Probolinggo Ajukan Dua Raperda, DPRD Usulkan Regulasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

PROBOLINGGO, RI-Pemerintah Kota Probolinggo mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, Selasa (10/11), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat. Dua Raperda tersebut meliputi perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Penanaman Modal.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani tersebut, juga disampaikan penjelasan pimpinan DPRD terhadap satu Raperda inisiatif DPRD, yakni tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani menyampaikan, rapat paripurna dilaksanakan sebagai tindak lanjut keputusan DPRD serta hasil rapat Badan Musyawarah pada 28 Oktober 2026. Dari 30 anggota DPRD, sebanyak 22 orang hadir dalam rapat tersebut.

“Agenda pokok rapat paripurna dewan hari ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap dua Raperda Kota Probolinggo tahun 2026 dan penjelasan pimpinan DPRD atas satu Raperda inisiatif DPRD Kota Probolinggo,” jelasnya sebelum membuka rapat.

Dalam penyampaian nota penjelasannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menerangkan, Raperda perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 diperlukan untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintah daerah dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penataan kelembagaan penanggulangan bencana melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana.

“Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan suburusan bencana, diperlukan penyesuaian terhadap susunan perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efektif, efisien, responsif, dan memberikan kepastian hukum,” papar Aminuddin.

Sementara itu, Raperda tentang Penanaman Modal disiapkan sebagai landasan hukum untuk memperkuat iklim investasi di Kota Probolinggo. Regulasi ini mencakup pengembangan potensi investasi, promosi, pelayanan perizinan, pemberian fasilitas dan kemudahan, pengendalian, hingga perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro.

“Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,” ungkapnya.

Menutup penyampaian nota penjelasannya, Wali Kota Amin berharap pembahasan ketiga Raperda dapat berjalan optimal melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk terus menjaga sinergi dan kebersamaan demi mewujudkan Kota Probolinggo yang semakin maju dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani menyampaikan penjelasan Raperda inisiatif DPRD tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Raperda ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap potensi intelektual daerah, mulai dari karya kreatif, inovasi teknologi, produk unggulan, hingga ekspresi seni dan budaya lokal.

Ia menjelaskan, Kota Probolinggo memiliki potensi kekayaan intelektual yang cukup besar, baik dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif, inovasi perguruan tinggi, maupun sektor agraris dan budaya. Diantaranya produk unggulan mangga, bawang merah, anggur, serta warisan tradisi Pendalungan.

Namun, lanjutnya, potensi tersebut masih membutuhkan penguatan perlindungan formal, termasuk pencatatan kekayaan intelektual komunal dan sertifikasi indikasi geografis. Rendahnya literasi masyarakat terkait pendaftaran kekayaan intelektual juga menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab melalui regulasi daerah.

“Pembentukan Perda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi langkah hukum yang sangat mendesak. Regulasi ini hadir sebagai payung hukum terpadu bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk memangkas hambatan administratif dan pembiayaan, memberikan perlindungan preventif, melestarikan aset kultural dan komoditas unggulan, serta mentransformasikan kreativitas masyarakat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing,” jelas Santi.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat melindungi ekspresi seni budaya Pendalungan, pengetahuan tradisional, dan keanekaragaman hayati, sekaligus mendorong penguatan indikasi geografis komoditas unggulan daerah seperti mangga, anggur, dan bawang merah. (suh)